MEDIABBC.co.id, Palembang – Ketidakjelasan pembebasan lahan proyek Exit Tol Gandus memicu kemarahan warga Talang Kemang. Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat Independent Sumatera Selatan (GLSS) bersama masyarakat RT 21 RW 06 Talang Kemang, Kelurahan Gandus, mendatangi Kantor Wali Kota Palembang, Selasa (24/02/2026), menuntut kepastian atas proyek yang sudah setahun lebih menggantung tanpa kejelasan.
Aksi damai tersebut dikoordinatori Harris, Martin Chaniago alias Dewan Dak Jadi, dan Pasaribu. Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Martin Chaniago menegaskan bahwa masyarakat sudah terlalu lama dibiarkan dalam ketidakpastian.
“Kami dari warga RT 21 RW 06 Talang Kemang meminta kepastian dari Wali Kota Palembang: jadi atau tidak pembangunan Exit Tol Gandus ini? Sudah satu tahun kami menunggu, tapi belum ada kejelasan soal pembebasan lahan,” tegas Martin.
Proyek Exit Tol Gandus sendiri mulai memasuki tahap pematokan dan pengukuran sejak September 2024 oleh pihak Pemkot Palembang, BPN, serta kontraktor pelaksana PT Hutama Karya (Persero) Tbk. Namun hingga Februari 2026, warga mengaku belum menerima kepastian resmi terkait status lahan mereka.
Ketidakjelasan tersebut berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga. Sejumlah pelaku usaha mengaku mengalami kerugian material karena tidak berani mengembangkan usahanya. Usaha warung sembako, bengkel, rumah makan, ruko/kontrakan, klinik bidan, hingga pengembangan bangunan pondok pesantren terhenti akibat kekhawatiran sewaktu-waktu terjadi penggusuran.
“Kami serba salah. Mau bangun takut digusur, tidak bangun usaha stagnan. Ini bukan soal proyek semata, ini soal nasib masyarakat kecil,” ujar Martin.
Perwakilan masyarakat, Ustaz Adi Marwah, menyampaikan keresahan serupa. Ia menegaskan bahwa ketidakpastian proyek membuat aktivitas pesantren dan usaha warga terganggu.
“Kami mengadu ke Wali Kota Palembang. Kami hanya minta kejelasan kapan akan dieksekusi atau dilaksanakan. Jangan biarkan kami terus hidup dalam ketakutan,” katanya.
Dalam aksi tersebut, massa juga secara terbuka menyoroti sikap Camat dan Lurah Gandus yang dinilai tidak proaktif memperjuangkan aspirasi warga terdampak.
Martin Chaniago alias Dewan Dak Jadi menyampaikan kritik keras terhadap jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Camat dan Lurah Gandus jangan tutup mata. Jangan hanya diam melihat rakyatnya resah. Kami ini warga mereka, bukan orang luar. Kalau memang proyek ini jadi, sampaikan secara terbuka. Kalau tidak jadi, hentikan ketidakpastian ini. Jangan biarkan masyarakat digantung tanpa kejelasan,” tegasnya.
Menurut massa aksi, pemerintah di tingkat bawah seharusnya menjadi jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah kota, bukan justru terkesan pasif dan membiarkan situasi berlarut-larut.
GLSS mendesak Wali Kota Palembang segera memfasilitasi pertemuan resmi antara warga dengan pihak-pihak terkait, termasuk BPN Kota Palembang dan kontraktor pelaksana proyek.
“Kami minta difasilitasi pertemuan terbuka. Duduk bersama, jelaskan statusnya. Jangan ada informasi yang ditutup-tutupi,” ujar Martin.
Massa aksi akhirnya diterima perwakilan Pemerintah Kota Palembang, Robert selaku Kabid Perlindungan Masyarakat PP Palembang. Ia menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi warga sebagai bentuk kontrol sosial.
“Terkait permasalahan pembangunan Exit Tol Gandus akan kami sampaikan kepada Wali Kota Palembang. Kami juga akan melaporkan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota agar kiranya dapat memfasilitasi warga Talang Kemang dengan pihak terkait,” ujarnya.
Meski demikian, warga menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kepastian konkret. Bagi mereka, proyek infrastruktur tidak boleh mengorbankan kepastian hukum dan rasa aman masyarakat.
“Pembangunan jangan hanya bicara beton dan jalan tol. Kepastian hidup warga juga harus dibangun,” pungkas Martin Chaniago alias Dewan Dak Jadi.(H Rizal).
