MEDIABBC.co.id,Jakarta — Di tengah gencarnya pemerintah menggaungkan hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis investasi besar, denyut ekonomi rakyat justru tetap hidup dari ruang-ruang sederhana: burjo, warteg, angkringan, hingga warung Madura yang buka 24 jam.
Warung-warung kecil inilah yang selama bertahun-tahun menjadi penyangga ekonomi masyarakat kelas bawah,tanpa insentif pajak triliunan, tanpa pembabatan hutan, dan tanpa skema investasi raksasa.
Pengamat sosial sekaligus penulis, Ki Edi Susilo, menilai bahwa negara kerap luput melihat kekuatan ekonomi rakyat yang sesungguhnya. “Di warung-warung malam, kita melihat realitas ekonomi yang tidak pernah muncul di laporan statistik birokrasi,” ujarnya.
Di warung rakyat, pengemudi ojek daring mengisi tenaga, mahasiswa bertahan di akhir bulan, dan pekerja informal tetap bisa makan dengan harga terjangkau. Warung-warung ini beroperasi tanpa jaminan negara, namun justru berfungsi sebagai jaring pengaman sosial paling nyata.
“Warung Madura yang buka 24 jam tidak pernah meminta tax holiday, tidak menuntut konsesi lahan, dan tidak mem-PHK pekerjanya saat krisis. Mereka mandiri, tahan banting, dan manusiawi,” kata Ki Edi.
Ironisnya, sektor ini kerap terdesak oleh ekspansi ritel modern dan kebijakan tata ruang yang lebih ramah terhadap korporasi besar.
Di sisi lain, pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya alam dinilai meninggalkan jejak kerusakan serius. Banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera disebut sebagai alarm keras atas eksploitasi hutan dan pertambangan yang tak terkendali.
“Pemberian izin HGU dan IUP secara serampangan bukan pembangunan, melainkan investasi menuju bencana ekologis,” tegasnya.
Menurutnya, korporasi besar datang dengan janji investasi, namun ketika sumber daya terkuras dan lingkungan rusak, yang tertinggal hanyalah lumpur, banjir, dan masyarakat yang kehilangan ruang hidup.
Ki Edi mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menegaskan ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Namun praktik hari ini justru menunjukkan kecenderungan sebaliknya.
“Kita seolah bergeser dari Ekonomi Pancasila menuju ekonomi kanibal—yang kuat memakan yang lemah, dengan negara berdiri sebagai penonton,” ujarnya.
Padahal, pedagang mikro telah lama membuktikan diri sebagai tulang punggung ekonomi nasional tanpa membebani APBN.
Sebagai langkah korektif, Ki Edi mendorong pemerintah untuk berani mengambil kebijakan ekstrem namun strategis: moratorium panjang terhadap izin konsesi baru.
“Sudah waktunya negara menghentikan kecanduan investasi ekstraktif. Moratorium izin HGU dan tambang selama puluhan tahun bukan hal mustahil jika kita serius menjaga masa depan,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap warung rakyat dari tekanan ritel modern, akses permodalan yang adil bagi pedagang kecil, serta penghentian praktik pungutan liar yang kerap menimpa pelaku usaha mikro.
Menurutnya, jika pemerintah sungguh-sungguh berbicara tentang keberlanjutan, maka titik awalnya bukanlah lubang tambang atau kawasan industri besar, melainkan meja-meja warung tempat rakyat bertahan hidup setiap hari.
“Keberlanjutan sejati adalah ketika rakyat bisa hidup bermartabat di atas tanahnya sendiri, tanpa takut banjir, tanpa takut digusur, dan tanpa takut kehilangan penghidupan,” pungkasnya.
Di tengah narasi besar pembangunan, warung-warung kecil terus menyala sebagai lentera ekonomi rakyat. Pertanyaannya kini, apakah negara memilih menjaga cahaya itu—atau membiarkannya padam perlahan?(H Rizal).
