MEDIABBC.co.id, PALEMBANG –
Dunia pendidikan di Sumatera Selatan kembali tercoreng. Sebanyak 250 calon siswa SMA di provinsi tersebut hingga kini belum mendapatkan kejelasan nasib pendidikan mereka. Sementara itu, di tengah krisis pendidikan ini, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru justru dinilai sibuk melakukan rotasi dan pelantikan besar-besaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel pada Jumat (12/9/2025).
Aksi demonstrasi pun pecah di Palembang. Koalisi Aktivis, LSM, dan Ormas “Sumsel Peduli Pendidikan” turun ke jalan menuding pelantikan sejumlah pejabat diwarnai praktik nepotisme dan dugaan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Sorotan paling tajam tertuju pada pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan yang kini dijabat oleh adik kandung Gubernur sendiri, Mondi Yaboni.
“Gubernur Herman Deru telah menyulap birokrasi menjadi ladang keluarga dan kroni. Ini bentuk nepotisme terang-terangan. Adiknya sendiri dijadikan Plt Kepala Dinas Pendidikan, padahal ratusan anak justru tidak bisa sekolah karena ketiadaan kebijakan yang jelas,” tegas Sanusi, Koordinator Aksi, saat menyampaikan orasi.
Sanusi menilai kebijakan rotasi jabatan yang dilakukan Gubernur bukanlah untuk reformasi birokrasi, melainkan sarat akan kepentingan keluarga. Ia juga menuduh bahwa posisi strategis di lingkungan Pemprov Sumsel saat ini dikuasai oleh orang-orang dekat Gubernur, mulai dari Direktur RSUD Siti Fatimah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hingga jabatan Dinas Pendidikan yang menjadi sorotan.
“Kami mendesak Gubernur Sumatera Selatan untuk segera mundur dari jabatannya jika tidak mampu menyelesaikan masalah pendidikan ini. Dan kami menobatkannya sebagai Gubernur Nepotisme,” ujarnya lantang.
Rahmad Sandi, Direktur Suara Informasi Rakyat (SIRA), turut menguatkan tudingan tersebut. Ia menyebut bahwa janji-janji politik Gubernur Herman Deru dalam bidang pendidikan justru berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.
“Isu pendidikan tenggelam, yang muncul malah praktik nepotisme berjamaah. Kami dari SIRA memberi ‘penghargaan’ kepada Herman Deru sebagai Bapak Nepotisme Sumatera Selatan. Ini preseden buruk bagi demokrasi dan masa depan pendidikan,” kata Rahmad.
Aksi ini menjadi peringatan keras terhadap kepemimpinan Herman Deru yang kini tengah menghadapi gelombang ketidakpuasan dari masyarakat sipil. Di tengah krisis kepercayaan dan kegagalan kebijakan pendidikan, publik menanti langkah tegas dari lembaga-lembaga pengawasan, termasuk KPK dan Ombudsman, untuk mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang di tubuh Pemprov Sumsel.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Gubernur Sumatera Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan-tudingan tersebut.(H Rizal).
