MEDIABBC.co.id, Jakarta—
Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas internal lewat Proyek Perubahan (Proper) yang diinisiasi oleh Pemeriksa Propam Kepolisian Madya Tk. III Kombes Pol. Agus Halimudin, SIK, MH.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi Polri menuju lembaga penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan dipercaya publik.
“Propam berperan sentral dalam memastikan Polri bekerja dengan menjunjung tinggi etika, disiplin, dan hukum. Melalui proyek perubahan ini, kami ingin memastikan pengawasan internal lebih kuat, transparan, dan responsif,” ujar Kombes Agus Halimudin kepada awak media di Jakarta, Senin (3/11/2025).
Mantan Kabid Propam Polda Sumsel yang juga Alumni Akpol 1994 itu menegaskan, selama beberapa tahun terakhir Polri menghadapi tantangan besar dalam memulihkan kepercayaan masyarakat.
Kasus pelanggaran etika, penyalahgunaan wewenang, hingga tindak pidana oknum masih kerap mencoreng institusi kepolisian.
Menurut Agus, salah satu hambatan utama ada pada keterbatasan sumber daya Propam, baik personel maupun anggaran, untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap ribuan anggota di seluruh Indonesia. Selain itu, koordinasi antar satuan kerja dan instansi eksternal juga dinilai masih belum optimal.
“Kami menyadari pengawasan internal perlu diperkuat melalui sistem digital dan integrasi lintas lembaga. Propam tidak bisa bekerja sendiri,” tegasnya.
Langkah Strategis: dari Reformasi Internal hingga Kolaborasi Eksternal
Dalam proyek perubahan ini, Propam Polri menjalankan sejumlah langkah strategis, di antaranya:
*Pembentukan Tim Efektif Pengawasan Internal
*Analisis penyebab penurunan citra Polri
*Penyusunan draft kebijakan pengawasan yang tegas dan terukur
*Kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti PPATK dan BNN RI
*Pelatihan dan pengembangan SDM Propam
*Kampanye transparansi dan akuntabilitas publik
*Seluruh tahapan jangka pendek proyek ini disebut telah rampung 100 persen tepat waktu.
Proyek ini mendapat dukungan penuh pimpinan Polri, mulai dari Itwasum Polri, Kadivpropam, Karoprovos, Karowabprof, Karopaminal, hingga Karopenmas Divhumas Polri.
Mereka menilai peran Propam sangat krusial dalam memastikan Polri beroperasi secara profesional, transparan, dan kolaboratif.
Dukungan juga datang dari lembaga eksternal, seperti:
*PPATK, yang berkomitmen bersama Propam dalam pemberantasan praktik perjudian di tubuh Polri, sejalan dengan program Asta Citra Presiden Prabowo.
*BNN RI, yang menilai inisiatif Propam sejalan dengan misi nasional dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika.
*LSM Aliansi Tajam Semarang, yang pernah menjadi pengawas eksternal rekrutmen Taruna Akpol, juga mengapresiasi langkah Propam dalam memperkuat transparansi rekrutmen Polri.
Ke depan, proyek ini menargetkan perubahan sistemik jangka menengah dan panjang.
Dalam jangka menengah, fokus diarahkan pada penerbitan kebijakan pengawasan baru, pembentukan forum pengawasan publik, serta penguatan jaringan kerja antar lembaga.
Sementara dalam jangka panjang, Propam menyiapkan transformasi digital pengawasan yang mencakup:
*Sistem evaluasi kinerja berbasis data dan AI
*Platform e-learning untuk etika dan profesionalisme anggota Polri
*Revisi Peraturan Kapolri (Perkap) No. 2 Tahun 2016 menjadi Peraturan Kepolisian (Perpol) terkait penyelesaian pelanggaran disiplin.
Agus Halimudin menegaskan, proyek ini bukan sekadar bagian dari pelatihan kepemimpinan nasional, melainkan komitmen berkelanjutan Polri dalam memperkuat citra institusi.
“Fungsi Propam yang konsisten, transparan, dan tegas akan membentuk kultur organisasi Polri yang bersih, profesional, dan siap menghadapi tantangan modern,” pungkasnya.(H Rizal).
