MEDIABBC.co.id, PALEMBANG — Dugaan keracunan makanan yang menimpa 23 siswa SMAN 2 Palembang kembali menyeret Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke pusaran kritik publik. Namun kali ini, persoalan bukan hanya soal makanan basi. Insiden pada Rabu (26/11/2025) itu menguak masalah yang jauh lebih serius: kegagalan tata kelola, lemahnya transparansi lembaga, dan absennya akuntabilitas publik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski pihak sekolah menyebut gejala muncul setelah siswa pulang ke rumah, jumlah korban yang mencapai puluhan mengindikasikan adanya potensi masalah pada rantai produksi dan distribusi MBG.
Dalam pemeriksaan awal, Ahli Gizi SPPG, Rachel Divya, mengakui bahwa makaroni dalam paket MBG ditemukan dalam kondisi tidak layak konsumsi. Pernyataan itu memicu pertanyaan tajam: bagaimana makanan berpotensi basi bisa lolos dari sistem pengawasan sebuah lembaga yang dibentuk khusus untuk memastikan kualitas pangan siswa?
Fakta sederhana namun fatal itu memperkuat kekhawatiran publik bahwa persoalan ini bukan kecelakaan teknis, melainkan kegagalan sistemik yang sudah lama dibiarkan.
Upaya media untuk mendapatkan klarifikasi pada Rabu (03/12/2025) justru berbuntut kekecewaan. Kantor SPPG ditutup rapat dan petugas tampak menghindar dari pertanyaan wartawan.
Langkah bungkam ini semakin menegaskan minimnya transparansi lembaga, dan memicu kecurigaan bahwa ada sesuatu yang tidak ingin mereka buka ke publik.
Di tengah dugaan keracunan massal, sikap tidak kooperatif seperti itu, di mata publik, bukan hanya tidak profesional, tapi tidak bertanggung jawab.
Distribusi bahan pangan MBG melibatkan banyak pihak: UMKM pemasok makaroni, penyedia telur, serta pemasok buah. Namun hingga kini, tak ada penjelasan rinci tentang standar pengawasan dan verifikasi kualitas yang diterapkan SPPG.
Rantai suplai yang berlapis-lapis tanpa kontrol ketat menjadi pertanyaan besar:
- Di mana standar penerimaan bahan baku?
- Siapa yang memeriksa kelayakan makanan?
- Mengapa tidak ada sistem deteksi dini kualitas pangan?
Ketiadaan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu mempertegas dugaan publik bahwa SPPG tidak memiliki mekanisme pengendalian mutu yang layak untuk sebuah program nasional sebesar MBG.
Ini bukan insiden pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa sekolah di wilayah lain juga pernah melaporkan gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG. Namun sejauh ini, publik tidak pernah melihat perbaikan nyata dari SPPG.
Kritikus menyebut pola ini sebagai bukti bahwa peringatan demi peringatan telah diabaikan, dan SPPG gagal menjalankan mandat utamanya: menjaga kesehatan siswa.
Setelah insiden ini, suara publik semakin keras menuntut:
- Audit independen menyeluruh terhadap proses pengadaan dan distribusi MBG.
- Evaluasi semua pemasok, terutama yang terlibat dalam kasus Palembang.
- Standarisasi keamanan pangan yang ketat dengan penegakan tanpa kompromi.
- Pertanggungjawaban pimpinan SPPG, termasuk kemungkinan pencopotan jika terbukti lalai.
Program MBG dirancang untuk menyehatkan generasi muda—bukan membuat mereka terkapar. Ketika kelalaian demi kelalaian terus terjadi, publik menilai ini bukan lagi kesalahan operasional, melainkan kegagalan kepemimpinan.(H Rizal).
