MEDIABBC.co.id, Palembang— Konflik internal kembali mencuat di Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) Palembang setelah ratusan mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis dari empat angkatan meluapkan kekecewaan secara terbuka di media sosial. Mereka mengaku dipindahkan secara sepihak ke Jurusan Bahasa dan Pariwisata tanpa sosialisasi, koordinasi, maupun persetujuan mahasiswa.
Unggahan para mahasiswa dan alumni di TikTok serta Instagram sejak Sabtu (6/12) ramai dibagikan ulang dan memicu kritik terhadap manajemen kampus. Banyak dari mereka menggambarkan keputusan tersebut sebagai “pemaksaan”, “tidak transparan”, dan “merugikan masa depan lulusan.”
Dalam sejumlah unggahan, mahasiswa menyebut pemindahan jurusan bahkan dilakukan beberapa hari menjelang wisuda, membuat mereka kebingungan dengan gelar dan kompetensi yang akan tertera di ijazah.
Salah satu komentar menuliskan:
“Tiba-tiba jurusan sudah pindah. Kami baru tahu setelah keputusan dibuat. Sangat merugikan peluang kerja kami. Kalau memang mau dikembangkan, seharusnya diberlakukan untuk mahasiswa baru, bukan kami yang sudah kuliah 7 semester.”
Keluhan lain menyoroti ketidakpastian gelar akademik:
“Ijazah kami sekarang tidak jelas gelarnya apa. Harusnya S.Tr.Par, tapi yang tertulis hanya S.Tr. Kami merasa dikambing hitamkan.”
Mahasiswa juga mengaku tidak pernah menerima mata kuliah apa pun terkait jurusan baru yang dipaksakan kepada mereka:
“Empat tahun kami belajar bisnis dan pariwisata, bukan Bahasa dan Pariwisata. Tapi tiba-tiba dipindahkan. Kami merasa seperti percobaan.”
Wakil Direktur I Polsri, Yusri, membantah terjadi pemindahan jurusan. Ia menyebut kebijakan itu adalah “pengembangan akademik yang telah direncanakan dan disetujui kementerian terkait.” Yusri mengklaim pengembangan ini sudah mendapatkan persetujuan dari Kemenristekdikti, Kemenkumham, dan Kementerian PAN-RB, serta telah melalui proses internal.
Namun pernyataan tersebut justru memantik pertanyaan publik: Jika benar terencana dan sesuai regulasi, mengapa mahasiswa tidak pernah diberitahu? Mengapa tidak ada sosialisasi resmi? Mengapa perubahan diterapkan mendadak ketika mahasiswa sudah hampir lulus?
Kasus Polsri menyoroti persoalan yang lebih luas: lemahnya tata kelola, komunikasi publik, dan perlindungan hak mahasiswa di sejumlah kampus negeri.
Beberapa pakar pendidikan yang menanggapi di media sosial menilai keputusan sepihak semacam ini berpotensi menyalahi prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi, terutama terkait:
- hak mahasiswa atas informasi akademik
- kepastian kurikulum
- kesesuaian kompetensi dengan gelar
- dampak terhadap akreditasi dan karier lulusan
Proses “pengembangan” yang dilakukan tanpa menyertakan mahasiswa sebagai pihak terdampak dinilai dapat merusak kepercayaan publik pada institusi pendidikan tinggi.
Bagi mahasiswa yang sudah menjalani perkuliahan selama tujuh semester, perpindahan dadakan ini bukan sekadar persoalan administratif. Banyak di antara mereka sudah:
- menyusun laporan akhir sesuai jurusan lama
- mengikuti magang di bidang bisnis
- mempersiapkan karier berdasarkan kompetensi yang dipelajari
Pergantian jurusan otomatis mengubah profil lulusan, sementara mahasiswa sama sekali tidak mendapatkan pembelajaran yang relevan dengan jurusan baru.
Meski pimpinan kampus menyebut perubahan jurusan sebagai langkah “pengembangan”, fakta di lapangan menunjukkan reaksi mahasiswa sangat berbeda. Mereka merasa dirugikan, diabaikan, dan dianggap bukan bagian dari proses keputusan yang menyangkut masa depan mereka sendiri.
Hingga berita ini diturunkan, mahasiswa masih menunggu penjelasan rinci dan solusi konkret dari pihak kampus mengenai status jurusan, gelar ijazah, serta dampak akreditasi program studi.(H Rizal).
