MediaBBC.co.id, PALEMBANG – Transparansi pengelolaan anggaran di SMK Negeri 4 Palembang kini menjadi sorotan tajam dan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Pasalnya, realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024 dan 2025 yang tercantum dalam portal JAGA KPK menunjukkan angka yang sangat fantastis.
Berdasarkan data resmi portal JAGA KPK, beberapa alokasi anggaran terpantau sangat mencolok:
– Tahun 2024: Pengembangan Perpustakaan Rp636 Juta & Pemeliharaan Sarpras Rp817 Juta (Tahap 2).
– Tahun 2025: Penyediaan Alat Multi Media Rp363 Juta & Pemeliharaan Sarpras Rp602 Juta.
Jika diakumulasikan, total dana pemeliharaan sarana prasarana saja menembus angka lebih dari Rp1,4 Miliar. Besarnya dana yang mengalir ini tentu memicu pertanyaan publik mengenai rincian dan efektivitas penggunaannya di lapangan.
Upaya Konfirmasi Diabaikan: Ada Apa?
Pimpinan Umum Media BBC, Nopri, telah berupaya menunaikan kewajiban jurnalistik dengan melakukan konfirmasi resmi kepada Kepala Sekolah SMKN 4 Palembang, Sumin Eksan.
Konfirmasi pertama dikirim melalui pesan WhatsApp pada Sabtu (14/02) pukul 17.04 WIB, dan disusul upaya tindak lanjut pada Senin (16/02) pukul 05.34 WIB. Namun, hingga berita ini ditayangkan, Sumin Eksan memilih tetap bungkam.

Sikap “dingin” sang Kepala Sekolah yang terpantau hanya membaca pesan (centang biru) tanpa memberikan penjelasan apa pun sangat disayangkan. Hal ini dinilai sebagai bentuk ketidakterbukaan informasi publik dan sikap tidak kooperatif terhadap fungsi kontrol sosial.
Bukti Rekaman Layar “Skakmat”
Sebagai penguat temuan, tim investigasi Media BBC telah mengamankan bukti otentik berupa rekaman layar (screen record) langsung dari portal JAGA KPK yang dibedah secara mendalam.
“Jika memang pengelolaan dana tersebut sudah transparan dan sesuai aturan, mengapa pihak sekolah enggan memberikan klarifikasi? Sikap diam ini justru memperkuat spekulasi publik dan keraguan atas integritas penggunaan uang rakyat di SMKN 4 Palembang,” tegas Nopri.
Media BBC mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel dan instansi terkait untuk segera melakukan audit transparan atas penggunaan anggaran tersebut agar tidak menjadi bola liar yang merusak citra pendidikan di Bumi Sriwijaya.. (Tim/Red)












