MEDIABBC.co.id – Papua – Pemerintah diminta membaca pola esklasi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua menyusul insiden penyerangan Pos KSTP Kodap XXXIII/Rumana di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, pada 8 Maret 2026. Peninjauan dapat dilakukan dengan membaca data kekerasan KKB sepanjang Januari-Maret 2026.
Pengamat politik Universitas Udayana (Unud), Efatha Filomeno Borromeu Duarte, menyatakan, KKB melakukan sembilan kekerasan dan serangan selama triwulan I 2026. Aksi-aksi yang dilancarkan tersebut berpola atau tidak dilakukan secara acak.
“Data ini menunjukkan eskalasi yang terukur, baik dari sisi frekuensi, geografis, maupun jenis target. Dari Yahukimo, Mimika, Boven Digoel, Nabire, hingga Tambrauw. Dari aparat keamanan, ke warga sipil, ke tenaga pendidik, ke pegawai honorer, ke pilot, ke fasilitas publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Sabtu (14/3/2026).
Adapun perincian sembilan serangan KKB sejak Januari hingga Maret tahun ini adalah penembakan terhadap pilot dan kopilot Smart Air di Boven Digoel (11 Januari), penembakan pesawat komersial di Yahukimo (14 Januari), pembunuhan Daniel Datti (2 Februari), penembakan terhadap Suwono dan anggota TNI (12 Februari), pembakaran SMA Negeri 2 Dekai (14 Februari), pembakaran mobil Kepala Desa (18 Februari), kontak tembak di Nabire yang melukai Pratu MC (1 Maret), dan penusukan seorang warga sipil di Tambrauw (8 Maret).
Dalam analisis strategi kontra insurjensi, menurut Efatha, pergeseran target dari aparat ke sipil memiliki logika tersendiri. Bahkan, menargetkan warga sipil dinilai memberikan keuntungan strategis bagi KKB.
“Pertama, biaya operasional rendah dengan risiko minimal. Kedua, dampak psikologis luas karena menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat. Ketiga, memprovokasi respons berlebihan dari aparat yang dapat dieksploitasi sebagai propaganda,” katanya.
Dicontohkannya dengan penembakan pesawat sipil di Boven Digoel yang menewaskan pilot dan kopilot. Efatha berpendapat, aksi tersebut tidak hanya bertujuan membunuh, tetapi juga memutus jalur logistik dan mobilitas masyarakat.
“Pembakaran SMA Negeri 2 Dekai pada 14 Februari juga demikian. Menghancurkan fasilitas pendidikan berarti melumpuhkan generasi dan menciptakan trauma kolektif,” jelasnya.
Modus Operandi
Pada aksi kekerasan di Tambrauw, yang menewaskan Abraham Franklin Delano Kambu karena mengalami luka tusuk di punggung. Dalam kajian perilaku kekerasan politik, ungkap Efatha, modus operandi tidak netral, tetapi membawa pesan.
“Menusuk dari belakang adalah bentuk eksekusi yang menghindari konfrontasi. Ini menunjukkan preferensi taktis untuk menghindari kontak langsung dengan aparat sekaligus cara merendahkan korban. Korban tidak diberi kesempatan melihat, melawan, atau membela diri. Ini berbeda dengan modus penembakan pesawat atau kontak tembak di Nabire, yang menunjukkan kapasitas persenjataan dan mobilitas yang berbeda,” tuturnya.
“Perbedaan modus ini penting dibaca sebagai indikasi adanya fragmentasi kapasitas antarkelompok. Ada yang mampu melakukan kontak tembak terbuka, ada yang memilih pendekatan asimetris melalui serangan terhadap target lunak,” sambungnya.
Pola serangan itu memiliki dampak jangan panjang sehingga perlu dicermati secara serius. Efatha mengatakan, serangan terhadap tenaga publik, seperti guru, perawat, pegawai honorer, dan pilot sipil, menciptakan ruang kosong pelayanan.
Ketika sekolah tutup karena guru takut mengajar, ketika puskesmas sepi karena tenaga kesehatan enggan bertugas, ketika transportasi terhenti karena pilot enggan terbang, maka ruang itu tidak benar-benar kosong. Namun, akan diisi struktur lain.
“Dalam literatur konflik, ini disebut sebagai shadow governance atau pemerintahan bayangan. Kelompok bersenjata dapat mengisi kekosongan dengan memungut pajak ilegal, memberikan perlindungan, merekrut anggota, bahkan membangun otoritas tandingan. Inilah yang menjadikan konflik berkepanjangan sulit diselesaikan hanya dengan pendekatan militer,” bebernya.
KKB mengklaim bertanggung jawab atas aksi di Tambrauw. Pembunuhan tersebut dilakukan Thobias Yekwam dari Batalyon Sawok atas perintah Fincen Frabuku, Panglima Kodap XXXIII/Rumana. Sementara itu, penembakan di Nabire diklaim sebagai operasi kelompok Aibon Kogoya.
Bagi Efatha, praktik mengklaim tanggung jawab dengan menyebut nama komandan dan satuan menunjukkan upaya membangun citra sebagai kekuatan militer yang terstruktur, bukan sekadar kelompok kriminal. Ini penting bagi KKB untuk mendapatkan legitimasi di mata pendukung dan audiens internasional.
“Hanya saja ironisnya, klaim tersebut berdiri di atas kontradiksi. Operasi militer yang kredibel memiliki batasan etis dan hukum, termasuk prinsip pembedaan antara kombatan dan nonkombatan. Menyerang warga sipil tak bersenjata justru meruntuhkan klaim tersebut,” terangnya.
Menyusun Respons Terukur
Efatha melanjutkan, berdasarkan pembacaan terhadap data dan pola, ada beberapa kerangka respons yang dapat dipertimbangkan. Pertama, perlindungan terhadap tenaga publik.
“ASN (aparatur sipil negara), guru, tenaga kesehatan, dan pekerja sipil di zona rawan harus masuk dalam kategori yang dilindungi secara khusus. Protokol keselamatan perlu disusun, mulai dari pemetaan jalur aman, pengawalan tidak tetap, hingga sistem peringatan dini berbasis komunitas,” sarannya.
Kedua, dinas rahasia yang presisi dan penegakan hukum. Menurutnya, nama-nama seperti Thobias Yekwam, Fincen Frabuku, dan Aibon Kogoya harus menjadi target prioritas.
“Bukan hanya untuk ditangkap, tetapi untuk dipetakan jaringannya, pola komunikasinya, dan sumber pendanaannya. Proses hukum yang transparan juga penting untuk menunjukkan bahwa negara bekerja dalam koridor aturan,” urainya.
Ketiga, membentuk narasi tandingan. Sebab, setiap klaim propaganda harus direspons dengan data dan fakta. Selain itu, publik perlu diingatkan bahwa yang dibunuh adalah warga sipil tak bersenjata, sekolah yang dibakar adalah tempat anak-anak belajar, pesawat yang ditembak membawa penumpang biasa. Narasi tersebut harus konsisten dan menjangkau audiens internasional.
“Pada akhirnya, kedaulatan negara memiliki ukuran yang sangat sederhana. Seorang Abraham Franklin Delano Kambu seharusnya bisa pergi bekerja di pagi hari dan pulang ke rumah di sore hari tanpa rasa takut ditusuk dari belakang. Para guru seharusnya bisa mengajar tanpa khawatir sekolahnya dibakar. Para pilot seharusnya bisa menerbangkan pesawat tanpa ditembaki,” terangnya.
“Ketika ukuran paling sederhana itu tidak terpenuhi, maka seluruh perdebatan tentang strategi, pendekatan, dan kebijakan menjadi sumbang. Negara hadir bukan hanya dalam pidato dan laporan, tetapi dalam rasa aman yang dirasakan warganya. Itulah utang yang harus dilunasi,” tutupnya.
(Redaksi)
