=========================================
MEDIABBC.co.id- Sulawesi Utara – Badan Gizi Nasional (BGN) mengintensifkan langkah percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Utara melalui rapat koordinasi bersama pemerintah daerah se-Sulut yang digelar di Hotel Sentra Minahasa Utara, Jumat (8/5/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya sinkronisasi sekaligus evaluasi awal pelaksanaan program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tingkat daerah.
Wakil II BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa tahap awal implementasi saat ini difokuskan pada validasi data penerima manfaat di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.
Menurutnya, satuan tugas (Satgas) daerah memiliki peran penting untuk memastikan jumlah penerima manfaat seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga peserta didik terdata secara akurat sebelum penetapan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Validasi data menjadi fondasi utama. Dari data riil itulah nanti akan dihitung kebutuhan jumlah SPPG di masing-masing wilayah,” ujar Sony.
Selain pendataan, pembahasan juga diarahkan pada mekanisme pengusulan pembangunan dan operasional SPPG, terutama untuk wilayah kepulauan dan daerah terpencil di Sulawesi Utara yang memiliki tantangan distribusi logistik tersendiri.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam kesempatan tersebut menyatakan komitmen penuh mendukung keberhasilan program MBG. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, menilai program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi daerah.
Ia menyebut, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay mendukung penuh implementasi program tersebut melalui penguatan koordinasi Satgas MBG tingkat provinsi.
Menurut Jemmy, pemanfaatan bahan pangan lokal serta pelibatan tenaga kerja daerah harus menjadi prioritas agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Sulawesi Utara.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN RI, Dadang Hendrayudha, bersama perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara.
(Jack)
