=========================================
MEDIABBC.co.id,PALEMBANG – Isu tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang kembali menjadi sorotan setelah ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Revolusioner (KAR) Sumatera Selatan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Palembang, Kamis (25/6/2026).
Dalam aksi tersebut, demonstran menyampaikan sejumlah tuntutan yang mencakup dugaan penyimpangan penggunaan anggaran daerah, transparansi rekrutmen tenaga non-ASN, hingga meminta pemerintah mengklarifikasi isu yang berkembang terkait dugaan penyalahgunaan narkotika oleh seorang pejabat di lingkungan Pemkot Palembang.
Koordinator aksi KAR, Yayan Joker, mengatakan pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret agar berbagai isu yang berkembang tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami meminta pemerintah bertindak transparan. Bila memang tidak terbukti, sampaikan kepada publik. Sebaliknya jika ada pelanggaran, proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Yayan saat berorasi.
Selain persoalan tersebut, massa menilai pengelolaan anggaran perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Palembang perlu menjadi perhatian serius. Mereka mengacu pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat adanya realisasi belanja perjalanan dinas yang dinyatakan tidak sesuai ketentuan.
Menurut KAR, besarnya alokasi anggaran perjalanan dinas seharusnya diikuti dengan sistem pengawasan yang lebih ketat agar penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Tak hanya itu, demonstran juga mengangkat dugaan ketidaktransparanan dalam proses rekrutmen Petugas Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Tahun 2026 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang.
Mereka menilai mekanisme seleksi belum dilakukan secara terbuka karena informasi mengenai kuota, persyaratan maupun hasil seleksi tidak dipublikasikan secara luas. Massa juga menyampaikan adanya dugaan praktik permintaan sejumlah uang kepada peserta seleksi. Hingga kini, tuduhan tersebut belum memperoleh tanggapan resmi dari pihak yang disebut dalam tuntutan aksi.
Persoalan lain yang turut disampaikan berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Massa meminta evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan siswa yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan bagi masyarakat.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Palembang, Robertus Edison Henry, mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan demonstran telah diterima dan akan diteruskan kepada Wali Kota Palembang sebagai bahan tindak lanjut.
Sementara itu, perwakilan Inspektorat Daerah Kota Palembang, Riasin, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sedang melaksanakan audit terhadap belanja perjalanan dinas seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menjelaskan pemerintah kota juga telah menerapkan kebijakan baru berupa kewajiban memperoleh rekomendasi Inspektorat sebelum OPD melaksanakan perjalanan dinas sebagai bagian dari pengendalian belanja daerah.
Meski demikian, massa aksi menyatakan akan terus mengawal proses tersebut. Mereka berharap hasil audit maupun tindak lanjut atas berbagai dugaan yang disampaikan dapat dipublikasikan secara terbuka sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak atau pejabat yang disebut dalam tuntutan massa terkait berbagai dugaan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Oleh karena itu, seluruh tuduhan tersebut masih memerlukan pembuktian sesuai mekanisme hukum yang berlaku.(H Rizal).
