=========================================
MEDIABBC.co.id – Merauke – Pejabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Merauke, Sukito, menegaskan bahwa penguatan nilai-nilai kebangsaan di Papua tidak dapat dibangun hanya melalui pendekatan formal dan administratif, melainkan harus berakar pada kearifan lokal, budaya, serta jejaring kolaborasi antar elemen masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sukito saat membuka acara Forum Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Penguatan Jaringan dalam Perlindungan Warga Sipil yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Careinn Hotel Merauke, Senin (29/6/2026).
“Papua Selatan memiliki modal sosial yang sangat kuat berupa nilai-nilai adat, semangat gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap para tetua adat, serta budaya saling menjaga kehidupan bersama”, kata Sukito dalam keterangannya.
Menurutnya, nilai-nilai tersebut merupakan fondasi penting dalam memperkuat persatuan bangsa sekaligus menciptakan ruang kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan inklusif.
“Nilai Kebangsaan bukan sekadar hafalan terhadap Pancasila ataupun simbol-simbol negara. Nilai Kebangsaan adalah bagaimana nilai-nilai itu hidup dalam perilaku sehari-hari masyarakat. Di Merauke, nilai tersebut telah lama tumbuh melalui budaya saling menghormati, persaudaraan antarsuku, dan penghargaan terhadap hukum adat. Inilah modal sosial yang harus terus dirawat,” ujar Sukito.
Ia mengapresiasi forum workshop yang diselenggarakan MPSI ini sebagai wadah momentum dalam memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman yang dimiliki Merauke sebagai kekuatan strategis dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kita apresiasi forum ini. Kita ketahui berbagai suku asli Papua hidup berdampingan dengan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia sehingga menjadikan Merauke sebagai miniatur kebhinekaan, dan hal ini harus terus dipupuk sebagai anugerah kemajemukan bangsa”, jelasnya.
Menurut Sukito, keberhasilan menjaga harmoni tersebut tidak terlepas dari peran aktif tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, akademisi, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat sipil yang terus membangun komunikasi dan penyelesaian persoalan secara dialogis.
“Perlindungan warga sipil bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat negara. Ia merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat. Ketika jejaring aktor lokal bekerja secara kolaboratif, maka potensi konflik dapat dicegah sejak dini melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan budaya yang lebih diterima masyarakat,” katanya.
Sukito juga menekankan pentingnya riset advokasi sebagai dasar penyusunan kebijakan publik yang lebih akurat, partisipatif, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Papua.
Menurutnya, berbagai program pembangunan maupun upaya perlindungan warga sipil harus disusun berdasarkan data lapangan, aspirasi masyarakat adat, serta memperhatikan karakteristik budaya lokal agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Advokasi yang kuat harus didukung riset yang berkualitas. Tanpa data yang valid, kebijakan berpotensi tidak tepat sasaran. Karena itu, riset menjadi instrumen penting untuk menghadirkan pembangunan yang berkeadilan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penguatan jejaring antaraktor lokal menjadi salah satu strategi penting dalam membangun sistem deteksi dini terhadap berbagai potensi konflik sosial maupun ancaman terhadap warga sipil.
“Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, lembaga adat, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, media massa, serta lembaga swadaya masyarakat akan mempercepat penyelesaian persoalan melalui pendekatan kolaboratif yang mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat”, tandasnya.
Ia berharap, membangun Papua Selatan yang damai, maju, dan sejahtera. Untuk itu, seluruh elemen harus memperkuat rasa saling percaya, memperluas jejaring kerja sama, dan menjadikan kearifan lokal sebagai kompas dalam menjaga persatuan nasional.
“Rasa saling percaya antar anak bangsa di Papua khususnya di Merauke sebagai kearifan lokal yang akan jadi kompas dalam menjaga persatuan nasional”, tuturnya.
Sukito juga berharap, semoga dari forum kegiatan yang digagas MPSI, akan lahirnya gagasan dan kontribusi riset dan advokasi pada umumnya Papua dan pada khususunya Kabupaten Merauke Papua Selatan bagi perlindungan warga sipil yang semakin kokoh.
“Harapan saya untuk para peserta dapat menjadi agen perubahan dalam hal riset dan advokasi. Saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan workshop menjadi ruang belajar bersama dalam penguatan riset advokasi dan pengembangan jaringan aktor lokal”, pungkasnya.
(Kelana-03)
