=========================================
MEDIABBC.co.id – PALEMBANG –PB. FPMP (Pengurus Besar. Front.Pemuda Merah Mutih ) Sumatera Selatan menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kepentingan ekonomi terkait ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). FPMP menyoroti secara tajam tata kelola kawasan konsesi PT Bumi Mekar Hijau (BMH) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Ketua PB FPMP Sumsel, Mukri A. Syukur, menegaskan persoalan karhutla bukan sekadar urusan administratif belaka, melainkan ancaman langsung terhadap keselamatan publik dan hak atas lingkungan hidup.
“Investasi dan industri kehutanan memang penting, tetapi keselamatan rakyat, kelestarian lingkungan, dan kepastian hukum jauh lebih fundamental. Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan ekonomi semata,” tegas Mukri, Rabu (2/9/2026).
Mukri mengingatkan, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Pengelolaan hutan skala luas menuntut kepatuhan hukum total dan tanggung jawab mutlak jika terjadi kerusakan.
Menyinggung rekam jejak perkara perdata karhutla yang pernah melibatkan PT BMH, FPMP Sumsel mendesak pemerintah dan penegak hukum tidak sekadar melakukan pengawasan formalitas setelah bencana terjadi.
Tuntutan Utama PB FPMP Sumsel:
Pengawasan Preventif: Evaluasi total sarana-prasarana pencegahan karhutla, kepatuhan lingkungan, dan SDM pemegang konsesi sebelum api membesar.
Transparansi Publik: Buka data hasil pengawasan kawasan konsesi, sistem mitigasi kebakaran, dan kewajiban pemulihan lingkungan secara mendalam.
Penegakan Hukum Tanpa Kompromi: Tindak tegas setiap indikasi pelanggaran berbasis data objektif tanpa memandang kekuatan korporasi.
“Kami tidak sedang menghakimi secara sepihak. Namun, jika ada pelanggaran, penegakan hukum wajib berjalan transparan dan profesional. Hutan bukan sekadar angka dalam laporan investasi, di dalamnya ada keselamatan generasi mendatang,” pungkas Mukri.
PB FPMP Sumsel memastikan akan terus mengawal penanganan karhutla di Sumatera Selatan dan menuntut supremasi hukum ditegakkan tanpa kompromi.
(Jack)
