=========================================
MEDIABBC.co.id – Bangka Barat — Polemik aktivitas pertambangan di Dusun Kampak, Desa Jebus, Kabupaten Bangka Barat, terus menyita perhatian. Sorotan media mainstream belakangan ini gencar mendesak aparat menindak tegas dugaan penambangan liar di kawasan aliran sungai dan mangrove.
Namun, di balik desakan penegakan hukum dan isu kelestarian lingkungan, ada jeritan lain yang tak kalah nyaring: nasib perputaran ekonomi warga lokal.
Bagi warga Dusun Kampak, persoalannya tak sesederhana memilih “menjaga lingkungan” atau “menambang”. Penutupan tambang secara instan dinilai bakal melumpuhkan denyut ekonomi warga kecil yang tak punya alternatif pekerjaan.
Meli, seorang warga Dusun Kampak, menuturkan bahwa perputaran uang dari pertambangan merupakan urat nadi bagi usaha mikro di desanya.
“Kalau aktivitas masyarakat ramai, warung ikut ramai. Ada yang beli makanan, kopi, dan kebutuhan harian. Bagi kami pedagang kecil, perputaran ekonomi itu sangat membantu,” ungkap Meli.
Ia menegaskan, masyarakat kecil tidak bermaksud melawan aturan hukum. Namun, mereka menuntut adanya kepastian dan solusi jika aktivitas tambang dihentikan.
“Kalau memang dihentikan, masyarakat harus diberi solusi nyata agar tetap bisa makan dan punya penghasilan,” tambah Meli.
Dampak Domino ke Fasilitas Sosial dan Tempat Ibadah
Efek domino dari sektor tambang rakyat ini tidak hanya terasa di sektor perdagangan harian, tetapi juga pada pembangunan fasilitas umum desa.
Tokoh masyarakat Dusun Kampak, Rudi, menyebutkan bahwa perputaran ekonomi tambang selama ini turut menyokong pembangunan desa, termasuk rehabilitasi tempat ibadah.
“Bukan cuma penambang yang dapat rezeki, tapi warung, tukang ojek, hingga usaha kecil ikut merasakan manfaatnya. Bahkan saat ini kami sangat butuh dana untuk memperbaiki fasilitas sosial seperti mushola dan masjid,” kata Rudi.
Hal senada diungkapkan Haji Amat, tokoh masyarakat lainnya. Ia menyebut kondisi salah satu mushola di Kampak saat ini sangat memprihatinkan dan mendesak untuk direhabilitasi.
“Mushola itu dipakai bersama untuk beribadah. Kami sangat berharap ada pugar total. Kami ingin pembangunan kampung berjalan, tapi masyarakat juga tetap bisa bekerja,” tutur Haji Amat.
Masyarakat Minta Transparansi dan Solusi Konkret
Rudi juga mempertanyakan dasar dan tujuan dari desakan penutupan tambang yang marak belakangan ini. Warga berharap tidak ada agenda tersembunyi di balik narasi penyelamatan lingkungan.
“Kalau memang ada pelanggaran lingkungan, silakan diproses sesuai aturan. Tapi tolong transparan. Jangan sampai tambang ditutup begitu saja tanpa ada jawaban atas nasib ekonomi warga setelahnya,” tegas Rudi.
Warga menyadari pentingnya aspek legalitas, keselamatan kerja, serta pemulihan lingkungan Pascatambang. Namun, mereka berharap pemerintah tidak hanya memakai pendekatan penindakan (represif), melainkan juga memberikan pembinaan dan alternatif mata pencaharian yang konkret.
Masyarakat Kampak pada dasarnya tak menolak aturan hukum. Yang mereka tuntut adalah keseimbangan: hukum ditegakkan, lingkungan dijaga, tetapi dapur warga tetap bisa mengepul.
(Jack)
