=========================================
========================================
MEDIABBC.Co.id, PALEMBANG — Pernyataan kontroversial yang diduga dilontarkan oleh Wali Kota Lubuklinggau, H. Rachmat Hidayat, M.I.Kom., terhadap atlet disabilitas berprestasi asal daerah tersebut, Mila Purnama Sari, memicu reaksi keras dari induk organisasi olahraga disabilitas tingkat provinsi.
Ungkapan “bikin malu” yang dialamatkan kepada Mila, setelah dirinya bersuara lantang menagih hak bonus atlet dinilai mencederai perasaan kaum difabel dan menuai gelombang kecaman dari kalangan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) se-Sumatera Selatan.
Ketua NPCI Sumatera Selatan, Rian Yohwaril, secara tegas menyatakan perangkap mental dan psikologis yang dialami atlet akibat ucapan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menyikapi hal ini, Rian bersama perwakilan NPCI dari enam kabupaten/kota tetangga langsung bergerak cepat mendatangi Lubuklinggau untuk mengambil langkah tegas.
“Hari ini saya langsung berangkat ke Lubuklinggau. Pertama, saya ingin memastikan kondisi mental atlet nasional kita ini pasca-kejadian. Kedua, apa yang disampaikan Mila adalah murni suara hati atas perjuangan hak bonus yang hingga kini belum jelas juntrungannya,” ujar Rian dengan nada geram, Rabu (4/11/2026).
Rian menyoroti ketimpangan penanganan bonus atlet di Lubuklinggau. Menurutnya, alasan keterbatasan anggaran yang kerap dijadikan pembelaan oleh kepala daerah tidak bisa diterima begitu saja, terlebih jika dibandingkan dengan daerah lain yang tetap mengupayakan solusi kreatif melalui pergeseran anggaran.
Ia mencontohkan Kabupaten Lahat, di mana anggaran tambahan sempat terkendala keterlambatan input APBD, namun pemerintah setempat tetap menunjukkan iktikad baik dan mencari solusi hingga bonus atlet akhirnya dicairkan secara bertahap.
“Jangan kita cuma merapikan bungkus, tapi cobalah ke depan itu benar-benar membenahi isi. Kalau dulu mungkin dijanjikan 15 juta, pemimpin baru itu harusnya membawa perbaikan, minimal sama atau lebih baik, bukan malah membanding-bandingkan dengan daerah yang lebih kecil untuk memotong hak atlet,” kritik Rian tajam.
Lebih lanjut, Rian mengingatkan bahwa kunci sukses seorang atlet bertumpu pada tiga pilar utama: mental, fisik, dan kesejahteraan. Polemik berkepanjangan terkait bonus dan respons arogan dari pemangku kebijakan diyakini bakal merusak mental bertanding para atlet.
Ketegangan ini dikhawatirkan berdampak luas terhadap kesiapan Lubuklinggau sebagai tuan rumah ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dan Pekan Paralimpiade Provinsi (Peparprov) mendatang. Rian menilai insiden ini telah menimbulkan persepsi di kalangan komunitas disabilitas bahwa pemerintah setempat bersikap diskriminatif dan tidak welcome terhadap atlet penyandang disabilitas.
Sebagai bentuk solidaritas nyata, pengurus NPCI dari enam wilayah, yakni Kabupaten Lahat, Muara Enim, Musi Rawas Utara (Muratara), Musi Rawas, dan Empat Lawang, turut mendampingi Rian langsung menuju Lubuklinggau untuk mendesak audiensi dengan pihak eksekutif dan Dispora setempat.
Di tengah sorotan tajam ini, NPCI Sumsel turut membandingkan sikap pemerintah daerah dengan komitmen pusat di bawah kepemintahan Presiden Prabowo Subianto yang, misalnya, memberikan apresiasi masif senilai Rp3 miliar bagi peraih medali Asian Para Games, serta berbagai bentuk reward rumah dari sejumlah provinsi lain seperti Banten dan Riau.
“Pemerintah pusat saja memberikan atensi luar biasa untuk disabilitas. Harusnya pemangku kebijakan di daerah itu menjadi tempat orang menampung inspirasi, bukan malah mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak pas, apalagi kepada kami penyandang disabilitas yang akses pendidikannya tidak seberuntung yang lain,” tegas Rian menutup pernyataannya.
Hingga berita ini diturunkan, rombongan NPCI Sumsel bersama koalisi 6 kabupaten/kota perjalanan menuju Lubuklinggau guna menuntut klarifikasi resmi serta kepastian pencairan hak-hak para pahlawan olahraga disabilitas tersebut.(H Rizal).
