=========================================
========================================
MEDIABBC.Co.id, PALEMBANG — Upaya manajemen Hotel ALTS membendung gelombang tuduhan pelanggaran lewat sanksi somasi berujung gigit jari. Aliansi Aktivis Sumsel (A2KI) bersama Tim Hukum Forum Aktivis Sumsel menegaskan tak akan surut setapak pun.
Mereka membongkar manuver somasi tersebut sebagai taktik murahan untuk mengalihkan perhatian publik dari dua skandal utama: biang kemacetan jalanan dan dugaan kebocoran pajak daerah.
Penegasan keras itu ditembakkan langsung oleh Ketua Tim Hukum Forum Aktivis Sumsel, Muhammad Ali Ruben, S.H., M.H., merespons somasi yang ditujukan kepada Koordinator A2KI, Maulana.
“Somasi itu gertakan sambal yang akan gugur dengan sendirinya saat berhadapan dengan hukum dan fakta! Bukti-bukti pelanggaran Hotel ALTS yang kami serahkan ke DPRD dan Pemkot Palembang itu konkret, valid, dan tak terbantahkan. Jangan harap kami mundur!” tegas Ali Ruben saat menggelar konferensi pers di Palembang, Sabtu (31/10/2026).
Tak cuma menyasar manajemen hotel, Tim Hukum yang dinaungi Kantor Hukum Trisula Justice ini melayangkan warning merah kepada Pemkot Palembang dan DPRD Kota Palembang. Mereka mendesak regulator tak menutup mata apalagi menjadi pasang badan demi melindungi kepentingan bisnis swasta.
Ada dua poin krusial yang dituntut untuk segera dieksekusi tanpa kompromi:
-
Tutup Mata Atas Biang Kemacetan: Hotel ALTS disemprot lantaran diduga kuat beroperasi tanpa lahan parkir memadai. Dampaknya, bahu jalan publik diserobot hingga memicu kemacetan parah yang merugikan masyarakat luas setiap hari.
-
Desakan Audit Total Pajak Hotel: Pemkot Palembang didesak segera menurunkan tim audit independen guna membongkar dugaan manipulasi dan potensi kebocoran pajak daerah yang menguap dari operasional hotel tersebut.
Advokat yang dikenal vokal membela warga kecil ini menantang keberanian dan integritas para pemangku kebijakan di Palembang. Ia menegaskan, pembiaran terhadap pelanggaran sistematis adalah bentuk pengkhianatan terhadap hak-hak warga.
“Kami minta Pemkot dan DPRD Palembang bersikap tegas! Jangan melempem atau coba-coba ‘main mata’ untuk mengamankan kepentingan bisnis tertentu. Audit seluruh kewajiban pajak mereka dan buka hasilnya secara transparan ke publik. Ini uang daerah, ini hak rakyat!” tukas Ali Ruben dengan nada sengit.
Tim Hukum Forum Aktivis Sumsel memastikan, serangan somasi dari manajemen Hotel ALTS justru menjadi bahan bakar bagi mereka untuk melipatgandakan tekanan pergerakan.
Mereka berjanji akan terus memburu kasus ini sampai sanksi konkrit dan penyegelan operasional dijatuhkan jika pelanggaran terbukti sah secara hukum.(H Rizal).
