========================================= ========================================

Anggaran Fantastis Sewa Kamar ‘Junior Suite’ Setda Muratara Disorot, Kejati Sumsel Didemo

MEDIABBC.CO.ID, PALEMBANG — Di tengah gempuran tekanan ekonomi dan seruan ketat efisiensi belanja negara sepanjang 2026, Bagian Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) justru memicu amarah publik. Alokasi anggaran mencapai Rp 879 juta untuk menyewa kamar hotel kelas atas tipe Junior Suite Room selama setahun penuh kini resmi diseret ke meja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan.

Gelombang protes itu meledak di depan Kantor Kejati Sumsel, Rabu (18/11/2026). Massa dari LSM Badai Anti Korupsi (BAK) Sumsel turun ke jalan, menuntut aparat penegak hukum membongkar dugaan pemborosan, praktik KKN, hingga penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam pos belanja jasa penginapan tersebut.

Ketua Umum BAK Sumsel, Moh Didink Arrahim, menyebut kebijakan anggaran tersebut bertabrakan dengan akal sehat publik. Menurut dia, nilai belanja tersebut terpecah ke dalam dua paket pengadaan barang dan jasa dengan nominal besar.

“Berdasarkan data pengadaan barang dan jasa, total anggaran yang digelontorkan untuk sewa hotel mewah tersebut mencapai Rp 879 juta, yang terbagi ke dalam dua paket kerja, masing-masing sebesar Rp 663 juta dan Rp 216 juta,” kata Didink saat berorasi.

Yang paling memancing kecaman, lanjut Didink, bukan sekadar besaran angka, melainkan spesifikasi fasilitas yang dipatok dalam dokumen pengadaan. Kamar tipe Junior Suite Room atau setara dikunci dalam kontrak jangka panjang selama 12 bulan penuh, terhitung sejak Januari hingga Desember 2026.

“Fasilitas kelas atas tersebut diikat dalam kontrak jangka panjang yang berlangsung penuh selama 12 bulan, terhitung sejak Januari hingga Desember 2026,” ujarnya.

Bagi BAK Sumsel, skema belanja tersebut merupakan potret telanjang “hura-hura APBD” di saat masyarakat menuntut ketepatan sasaran anggaran. Didink menilai kebijakan itu sama sekali tidak berpijak pada asas kewajaran dan rasionalitas pengelolaan keuangan daerah.

“Oleh karena itu, kami dari LSM BAK Sumsel, mengutuk keras kebijakan yang dinilai sama sekali tidak memiliki asas kewajaran dan rasionalitas tersebut,” tegasnya.

Sikap diam dari jajaran Setda Muratara justru memperkeruh kecurigaan. Hingga aksi digelar, belum ada penjelasan terbuka maupun argumentasi resmi mengenai urgensi penyediaan kamar Junior Suite Room sepanjang tahun menggunakan uang publik.

“Bisu-nya pihak Setda Muratara kian menebalkan prasangka publik bahwa proyek belanja jasa penginapan bernilai Rp 879 juta ini sarat dengan pemborosan yang diduga sengaja dipelihara di lingkaran birokrasi,” kata Didink.

Dalam tuntutannya, BAK Sumsel mendesak Kejati Sumsel tidak berhenti pada penerimaan aspirasi seremonial. Mereka meminta jaksa menelusuri aliran anggaran di Muratara serta memeriksa Kepala Bagian Protokol Setda Muratara beserta pihak-pihak terkait.

“Kami meminta Kejati Sumsel untuk menyelidiki dan menelusuri indikasi dugaan KKN dan abuse of power pada Bagian Protokol Kabupaten Muratara. Kami juga mendesak Kejati Sumsel, untuk segera memanggil dan memeriksa Kabag Protokol Setda Muratara dan Pejabat lainnya yang terkait,” pintanya.

Menanggapi aksi tersebut, Plh Kasi Penkum Kejati Sumsel, Imran Syarif, S.H., M.H., menyatakan pihaknya akan meneruskan laporan dan tuntutan massa kepada pimpinan. Ia mengarahkan agar berkas laporan resmi didaftarkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumsel agar dapat diproses sesuai mekanisme internal.

“Terima kasih kepada teman-teman dari LSM BAK Sumsel yang telah menyampaikan laporan dalam aksi hari ini, semoga laporan ini segera ditindaklanjuti oleh teman-teman di Kejati Sumsel baik bidang pengawasan maupun Pidana Khusus (Pidsus),” ujar Imran.(H Rizal).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *