=========================================
========================================
MEDIABBC.Co.id, Banyuasin— Penasihat Hukum Aurel, Ahmad Basuki, S.H. dan Heriyanto, S.H., M.H., mendesak pihak kepolisian untuk mendalami secara objektif kausalitas hukum dan fakta dalam penanganan kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan kliennya. Pihak kuasa hukum menilai terdapat keraguan substansial pada pemenuhan alat bukti serta hubungan sebab-akibat (kausalitas) atas penetapan status tersangka terhadap Aurel, Rabu (11/11/2026).
Ahmad Basuki mengungkapkan bahwa pasca-koordinasi dengan penyidik, berkas perkara dikabarkan telah berproses untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. Namun, tim kuasa hukum secara tegas mempertanyakan dasar penetapan tersangka tersebut karena dinilai belum memiliki jembatan hukum yang utuh antara perbuatan dan timbulnya luka.
“Kami masih meragukan proses penyidikan ini. Memang ada dua alat bukti, tetapi antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya harus ada jembatan hubungan hukum sebab-akibat yang jelas. Menurut penilaian kami selaku PH, jembatan itu belum ada,” tegas Ahmad Basuki di Palembang.
Ia juga menyoroti kerancuan kronologi peristiwa, terutama terkait tindak intervensi saat kejadian.
“Pada saat ada niat pembalasan, posisinya dihalangi, bukan dipisah. Ada perbedaan mendasar antara ‘dihalangi’ dan ‘dipisah’. Ini bahasa hukum yang wajib didalami lagi oleh penyidik,” lanjutnya.
Kasus ini menyita perhatian publik lantaran penyidik menetapkan baik pelapor maupun terlapor sama-sama sebagai tersangka.
Di sisi lain, tim kuasa hukum menegaskan faktor krusial yang tidak boleh diabaikan: status Aurel yang masih berada di bawah umur saat peristiwa terjadi.
Untuk memperkuat fakta tersebut, penasihat hukum telah menyerahkan bukti otentik berupa akta kelahiran Aurel kepada penyidik.
“Yang harus digarisbawahi, Aurel pada saat peristiwa terjadi masih dalam kategori anak. Bukti akta kelahiran sudah ditunjukkan. Lantas bagaimana konstruksi hukum penganiayaan terhadap anak ini? Ini harus clear dan tidak boleh kabur,” tambah Heriyanto.
Heriyanto mengkritik narasi atau tekanan yang dibangun pihak lawan di luar proses hukum. Menurutnya, proses hukum yang adil wajib berdiri di atas pembuktian materiil, bukan pemaksaan kehendak.
“Siapa pun boleh berpendapat atau ngotot, tetapi fakta hukum tidak bisa dibantah dan tidak bisa dipaksakan. Semua ada rangkaian hukum yang tidak boleh terputus. Karena berkas ini akan dinilai oleh Kejaksaan, kami keyakinan Jaksa akan melihat secara cermat bahwa hubungan sebab-akibat antar-fakta ini masih butuh kejelasan,” ujar Heriyanto.
Tim penasihat hukum memastikan akan terus mengawal jalannya pelimpahan ke Kejaksaan guna menjamin hak-hak hukum Aurel sebagai anak terpenuhi secara adil dan transparan.(H Rizal).
