========================================= ========================================
News  

Akademisi UNS Dorong Integrasi MBG, Kopdes, dan KNMP untuk Perkuat Ekonomi Lokal

MEDIABBC.co.id,. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS), Dr. Lukman Hakim, S.E., M.Si., Ph.D., mendorong integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai strategi memperkuat ekonomi lokal. Ketiga program prioritas nasional tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk menciptakan efek berganda (multiplier effect), memperluas kesempatan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Lukman dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Evaluasi Implementasi dan Penguatan Program Prioritas Nasional di Provinsi Jawa Tengah” yang diselenggarakan Human Studies Institute (HSI) di Hotel Loji, Surakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Lukman, MBG, KDKMP, dan KNMP memiliki keterkaitan strategis yang dapat dikembangkan menjadi satu ekosistem ekonomi produktif. MBG menciptakan permintaan terhadap produk pangan, KDKMP memperkuat kelembagaan dan jaringan distribusi ekonomi masyarakat, sedangkan KNMP mendorong produktivitas serta peningkatan nilai tambah sektor kelautan dan perikanan.

“Ketiga program ini memiliki peluang untuk saling menguatkan. Jika diintegrasikan dengan potensi ekonomi daerah, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima program, tetapi juga petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, hingga pelaku usaha di tingkat lokal,” ujar Lukman.

Ia menjelaskan, program MBG memiliki dimensi strategis yang tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas gizi dan pembangunan sumber daya manusia, tetapi juga dapat menjadi penggerak permintaan produk pangan lokal.

Kebutuhan bahan pangan yang berkelanjutan dapat membuka peluang pasar bagi petani, peternak, nelayan, dan UMKM. Dengan keterlibatan produsen lokal dalam rantai pasok, program MBG berpotensi mendorong peningkatan produksi, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan perputaran ekonomi di daerah.

“MBG memiliki potensi ekonomi yang besar. Ketika kebutuhan pangan program ini dapat dipenuhi melalui produksi masyarakat setempat, maka ada hubungan langsung antara peningkatan kualitas gizi masyarakat dan penguatan ekonomi rakyat. Ini merupakan peluang untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif,” ungkapnya.

Ia menilai penting adanya penguatan sistem rantai pasok yang transparan, standar kualitas produk, kepastian harga, dan kesinambungan distribusi.

“Kemitraan dengan produsen lokal juga perlu dibangun secara profesional agar memberikan manfaat bagi seluruh pihak”, jelasnya.

Selain MBG, Lukman menempatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penting untuk memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, koperasi dapat menjadi penghubung antara produsen, pelaku UMKM, distributor, dan konsumen sehingga aktivitas ekonomi di desa dan kelurahan semakin terorganisasi.

“KDKMP jangan hanya dipandang sebagai pembangunan kelembagaan formal atau penyediaan fasilitas fisik. Yang lebih penting adalah bagaimana koperasi mampu menjalankan kegiatan usaha produktif, memiliki model bisnis yang jelas, dikelola secara profesional, dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengembangan koperasi perlu disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing wilayah.

“Desa dengan potensi pertanian dapat mengembangkan usaha distribusi sarana produksi dan pemasaran hasil panen”, ungkapnya.

Sementara wilayah dengan potensi perdagangan, peternakan, maupun perikanan dapat mengembangkan model usaha sesuai kebutuhan masyarakat.

“Penguatan kapasitas sumber daya manusia, akses permodalan, literasi keuangan, digitalisasi, dan pendampingan usaha menjadi faktor penting agar KDKMP mampu tumbuh sebagai kelembagaan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan”, imbuhnya.

Sementara itu, dalam sektor kelautan dan perikanan, Lukman menilai KNMP dapat menjadi penggerak ekonomi kawasan pesisir melalui penguatan infrastruktur dan kelembagaan usaha nelayan.

Pembangunan dermaga, tempat pendaratan ikan, pabrik es, gudang penyimpanan dingin, dan fasilitas pendukung lainnya perlu diikuti pengembangan kegiatan ekonomi produktif. Dengan demikian, hasil tangkapan nelayan dapat dikelola lebih baik, kualitas produk terjaga, dan peluang pemasaran semakin luas.

“KNMP memiliki potensi untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Nelayan tidak hanya menjual hasil tangkapan, tetapi juga dapat terhubung dengan kegiatan pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran. Ekosistem ini akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir,” paparnya.

Lukman juga menyoroti potensi Jawa Tengah yang memiliki basis ekonomi cukup beragam, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, hingga UMKM. Potensi tersebut dapat menjadi modal untuk menghubungkan pelaksanaan ketiga program dengan kapasitas produksi masyarakat.

Ia mencontohkan, hasil pertanian dan peternakan dapat menjadi bagian dari rantai pasok MBG, koperasi dapat membantu konsolidasi produksi dan distribusi, sementara KNMP dapat memperkuat produktivitas serta pemasaran hasil perikanan di kawasan pesisir.

Menurutnya, integrasi semacam ini akan menciptakan keterhubungan antara sektor hulu dan hilir, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dalam satu jaringan usaha.

“Yang perlu dibangun adalah konektivitas ekonomi. Potensi produksi masyarakat harus bertemu dengan kebutuhan pasar, sementara koperasi dan kelembagaan ekonomi lainnya dapat menjadi penghubung. Dengan begitu, program pemerintah dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Lukman menekankan bahwa keberhasilan program prioritas nasional perlu diukur melalui manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

“Indikatornya tidak hanya berupa realisasi anggaran dan pembangunan fasilitas, tetapi juga peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan UMKM, produktivitas masyarakat, dan keberlanjutan kegiatan usaha”, tandasnya.

Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, koperasi, serta kelompok masyarakat. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui riset, pemetaan potensi wilayah, pendampingan kelembagaan, dan evaluasi berbasis data agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran.

“Kolaborasi menjadi kunci. Pemerintah menghadirkan kebijakan dan fasilitasi, perguruan tinggi memberikan dukungan keilmuan, dunia usaha memperkuat jaringan pasar, sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama kegiatan ekonomi. Jika seluruh unsur ini terhubung, program prioritas nasional akan memiliki daya ungkit yang lebih besar,” tuturnya.

Lukman berharap MBG, KDKMP, dan KNMP dapat terus dikembangkan secara terintegrasi dengan memperhatikan potensi serta kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

“Pada akhirnya, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonominya. Karena itu, integrasi MBG, KDKMP, dan KNMP perlu diarahkan agar manfaat program nasional benar-benar menggerakkan ekonomi lokal, membuka kesempatan usaha, dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

(Kelana-03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *