MEDIABBC.Co.id, PALEMBANG – Agenda pembuka perkara perdata bernomor 353/Pdt.G/2026/PN Plg di Pengadilan Negeri (PN) Palembang pada Kamis (19/11/2026) langsung memantik sorotan tajam. Sejumlah pihak yang digugat tidak menampakkan batang hidungnya saat persidangan pertama digelar.
Sidang yang semula dijadwalkan untuk memeriksa legalitas serta menerima penyerahan surat kuasa dari pihak Penggugat itu hanya dihadiri oleh Tergugat 3. Sementara itu, Tergugat 1, Tergugat 2, dan pihak Turut Tergugat kompak absen tanpa keterangan resmi yang disampaikan ke persidangan.
Melihat kondisi tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan ketetapan penundaan sidang. Juru sita diperintahkan untuk melayangkan panggilan ulang secara patut kepada Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat agar proses pemeriksaan perkara dapat berjalan. Sidang berikutnya ditetapkan pada Rabu, 2 Desember 2026.
Kuasa hukum Penggugat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Kawan Kito, Abadi Rasuan, menilai ketidakhadiran para pihak tersebut sebagai bentuk sikap yang tidak kooperatif sejak awal bergulirnya sengketa.
“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat pada sidang perdana hari ini. Panggilan pengadilan adalah panggilan resmi negara yang wajib dihormati oleh setiap warga negara maupun badan hukum. Jangan coba-coba mengulur waktu atau menghindar dari tanggung jawab hukum!” ujar Abadi Rasuan seusai sidang di PN Palembang, Kamis (19/11/2026).
Menurut Abadi, tim hukum YLBH Kawan Kito akan terus mengawal jalannya perkara ini secara penuh. Pihaknya menegaskan kesiapan untuk menguraikan seluruh fakta hukum di hadapan majelis hakim sekaligus mendorong para pihak tergugat menghadapi gugatan secara terbuka di meja hijau.
Ia juga mengingatkan agar ketidakhadiran pada tahap awal tidak dijadikan celah untuk memperlambat proses hukum.
“Hukum tidak boleh dipermainkan dengan cara-cara mangkir seperti ini. Jika pada panggilan berikutnya tanggal 2 Desember 2026 nanti mereka kembali tidak hadir tanpa alasan yang sah, kami mendesak Majelis Hakim untuk tetap melanjutkan proses persidangan sesuai hukum acara yang berlaku demi tegaknya keadilan bagi klien kami,” tegasnya.
Dengan penundaan ke 2 Desember 2026, jalannya sidang lanjutan di PN Palembang kini menjadi ujian awal apakah seluruh pihak yang terseret dalam perkara 353/Pdt.G/2026/PN Plg akan memenuhi panggilan negara atau kembali memilih absen.(H Rizal).

=========================================
========================================












