Palembang, mediabbc.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan Dapil II Palembang menggelar kegiatan reses masa sidang II Tahun Anggaran 2025 di beberapa kecamatan di Kota Palembang, yakni Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Alang-Alang Lebar, Sukarame, Kemuning, Sako, Kalidoni, dan Sematang Borang. Reses ini berlangsung pada 10–17 Februari 2025 dengan tujuan menyerap aspirasi masyarakat.
Reses hari kelima pada tanggal 14 Februari 2025, kegiatan reses diawali di SMA Negeri 18 Palembang, hadir Koordinator reses dapil Palembang 2, Hj Zaitun SH MKn (Gerindra) bersama anggota H.M. Anwar Al-Syadat, S.Si., M.Si (PKS), Ir. H. Zulfikri Kadir (PDI Perjuangan), H. Nopianto, S.Sos., MM (NasDem), Muhammad Yansuri, S.Ip (Golkar), Tamtama Tanjung, SH (Demokrat), dan Fajar Febriansyah, ST., M.I.Kom (PAN).
Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, menyampaikan bahwa pihaknya menampung berbagai aspirasi yang disampaikan oleh pihak sekolah. Salah satu isu utama yang dibahas adalah masalah banjir yang kerap melanda SMAN 18 Palembang, terutama saat musim hujan.
“Kami memahami bahwa banjir ini sangat mengganggu proses belajar mengajar. Kami akan berupaya mencari solusi bersama, termasuk mendukung rencana peninggian lantai sekolah agar air tidak masuk ke ruang kelas,” ujar Nopianto.
Selain masalah banjir, keterbatasan ruang belajar juga menjadi perhatian utama dalam reses kali ini. Mengingat tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMAN 18 Palembang, pihak sekolah berharap adanya dukungan dari Pemprov Sumsel untuk menambah ruang kelas.
“Kami akan mengkaji lebih lanjut dan melihat kondisi yang ada, agar bisa mencarikan solusi terbaik bagi peningkatan fasilitas di SMAN 18 Palembang,” tambahnya.
Sementara itu,Koordinator Reses Hj.Zaitun ,SH,M.Kn mengatakan, pada reses di SMA Negeri 18 Palembang ini ada beberapa aspirasi yang disampaikan kepada DPRD Sumsel Dapil 2 Palembang.
“Ada permintaan bantuan perbaikan fasilitas sekolah untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar. Tentu akan kami tindaklanjuti dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Sumsel,” katanya.
Ketika ditanya awak media terkait kekhawatiran sekolah terkait adanya pemangkasan anggaran, Zaitun menuturkan, wajar ada kekhawatiran sekolah terkait efisiensi anggaran. Apalagi beritanya ramai terkait pemangkasan anggaran.
“Tetapi pemerintah pusat sudah berkomitmen untuk tidak memangkas anggaran pendidikan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala SMAN 18 Palembang, Heru Supeno, S.Pd., M.Si., turut memberikan laporan mengenai perkembangan sekolah sejak ia menjabat pada 18 September 2020.
Dia menjelaskan bahwa SMAN 18 Palembang pertama kali menerima siswa pada tahun 1997 dan saat ini memiliki 1.168 siswa dengan 75 guru. Sekolah ini juga telah mengalami banyak kemajuan dalam bidang fasilitas, teknologi, dan prestasi akademik maupun non-akademik.
“Kami memiliki berbagai fasilitas pendukung seperti laboratorium IPA, perpustakaan, ruang digital, ruang BK, ruang OSIS, dan lapangan olahraga. Selain itu, daya listrik sekolah sudah ditingkatkan dari 82 ribu VA menjadi 195 ribu VA, serta jaringan internet yang lebih stabil dengan kapasitas 100 Mbps,” jelas Heru.
Heru juga memaparkan berbagai prestasi yang telah diraih SMAN 18 Palembang dalam lima tahun terakhir, termasuk 505 penghargaan dari tingkat kota hingga internasional.
“Kami juga berhasil meningkatkan status sekolah dari reguler menjadi sekolah penggerak angkatan 2 berstandar nasional pada tahun 2022. Di tahun 2023, sekolah mendapatkan penghargaan nasional dalam Kampanye Sekolah Sehat Gala Kreasi Video,” tambahnya.
Selain itu, SMAN 18 Palembang juga sedang mengembangkan empat bidang teknologi unggulan, termasuk sistem pembelajaran berbasis Learning Management System (LMS), manajemen tamu digital, serta aplikasi Sahabat Baik (SAHBAI) untuk pelaporan kasus bullying yang rencananya akan segera diluncurkan pada tahun 2025.
Lebih lanjut Heru menyampaikan harapan agar SMAN 18 Palembang terus berkembang meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan ruang olahraga, lahan parkir yang sempit, serta bangunan lama yang perlu direnovasi.
“Kami berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah agar SMAN 18 Palembang dapat terus memberikan pendidikan berkualitas bagi para siswa,” tandasnya.
Sementara itu, salah satu Komite SMA Negeri 18 Palembang Syamsul Rizal mengatakan, untuk bisa merealisasikan program program yang ada di sekolah terutama untuk menggunakan kelas Maya atau kelas digital dibutuhkan dana.
“Karena kalau mengandalkan dana pemerintah, 20 persen itu jelas tidak cukup. Oleh sebab itu, kami meminta Anggota Dewan terutama Komisi V untuk mendorong agar membuat Pergub terkait peraturan komite di sekolah. Karena program yang tidak tercover dengan dana pemerintah maka komite lah yang membiayainya,” katanya.
“Kami harapkan Komisi V bisa mendorong bagaimana Pergub itu bisa lahir. Jangan menggantung terus.Disdik bisa membuatkan draf untuk komite itu,” tambahnya.
Lebih lanjut dia menuturkan, pada Permendikbud itu sdh ada tentang komite.
“Tapi itu sumbangan sukarela , kita ada kelas digital. Siapa yang mau membayarnya, karena ada providernya. Jadi Komite yang membayar operasional untuk penggunaan kelas maya atau kelas digital, termasuk program lain yang tidak dibiayai anggaran pemerintah itu pembayarannya menggunakan dana komite,” tukasnya.
Kegiatan reses ini menjadi ajang penting bagi para anggota DPRD Sumsel untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Diharapkan hasil dari reses ini dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan yang nyata demi kemajuan SMAN 18 Palembang dan pendidikan di Sumatera Selatan secara keseluruhan.
Kemudian reses dilanjutkan ke SMK Negeri 6 Palembang.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala SMKN 6 Palembang, Seriyani, S.Pd., menyampaikan apresiasinya terhadap kunjungan para wakil rakyat ini.
Dia berharap reses ini dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi sekolah, terutama terkait fasilitas pendukung pendidikan.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan reses ini karena menjadi wadah bagi kami untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada DPRD Sumsel. Kami berharap para anggota dewan dapat memperjuangkan nasib guru PPPK hingga mereka lulus dan ditempatkan sesuai kebutuhan,” ujar Seriyani.
Seriyani juga menyoroti kondisi aset sekolah yang kurang termanfaatkan, seperti gedung hotel dan beberapa ruangan yang tidak terpakai. Ia berharap Pemprov Sumsel segera mengambil keputusan agar aset tersebut dapat diberdayakan dan digunakan oleh siswa untuk praktik dunia kerja secara nyata.
“SMKN 6 Palembang adalah sekolah berbasis keterampilan yang membutuhkan fasilitas penunjang sesuai perkembangan zaman. Jika aset ini dibiarkan terbengkalai, tentu akan sia-sia. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatannya,” tambahnya.
Dalam sesi penyampaian aspirasi, salah satu guru SMKN 6 Palembang, I Gede Surata, mengajukan permohonan agar pemerintah menambah kuota internet (WiFi) di sekolah guna mendukung kelancaran aktivitas belajar siswa. Sementara itu, Anisa Ramadhani, salah satu siswi SMKN 6 Palembang, mempertanyakan isu pemangkasan anggaran pendidikan dan meminta kejelasan dari anggota DPRD mengenai tindak lanjut kebijakan tersebut.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, S.Sos., MM., menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut.
Dia menyoroti pentingnya dukungan pemerintah dalam operasional hotel dan gedung serbaguna SMKN 6 Palembang yang merupakan aset Pemprov Sumsel.
“Kami menyadari bahwa fasilitas di SMKN 6 Palembang harus segera dioptimalkan agar bisa bermanfaat bagi siswa dan sekolah. Jika tidak dikelola dengan baik, aset ini berisiko terbengkalai dan mengalami kerusakan. Oleh karena itu, kami akan mengupayakan pembahasan lebih lanjut dengan Pemprov Sumsel terkait regulasi penggunaan dan tarif operasionalnya,” kata Nopianto.
Dia menegaskan bahwa DPRD Sumsel akan mengawal usulan terkait penambahan fasilitas pendukung, termasuk akses internet di sekolah.
“Kebutuhan internet saat ini sangat penting bagi dunia pendidikan, apalagi untuk sekolah kejuruan yang memerlukan akses informasi dan teknologi terkini. Kami akan coba memperjuangkan agar permohonan ini dapat terealisasi,” imbuhnya.
Harapannya agar seluruh aspirasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti demi kemajuan sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Dengan total 1.473 siswa dan 20 guru honorer, SMKN 6 Palembang terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitasnya. Kehadiran anggota DPRD dalam reses ini menjadi momentum penting untuk mendiskusikan solusi nyata bagi berbagai tantangan yang dihadapi sekolah. (ADV)
