MEDIABBC.co.id, PALEMBANG—
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Wilayah Sumatera Selatan menyatakan sikap tegas menolak keberangkatan ke Jakarta menggunakan fasilitas dan anggaran yang disediakan oleh DPRD Provinsi Sumsel. Sikap ini menjadi bagian dari gerakan moral mahasiswa yang tidak ingin perjuangan rakyat ditunggangi kepentingan politik dan pemborosan anggaran negara.
Penolakan ini disampaikan usai aksi serentak bertajuk #SeptemberHitam, yang digelar pada 1 September 2025 lalu, di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
Aksi tersebut diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumsel, seperti UIN Raden Fatah, Universitas IBA, Universitas SJAHKYAKIRTI, Universitas Sanz Magnatya, Politeknik Prasetya Mandiri, STIA P ADS, Universitas Siguntang Mahaputera, dan Universitas Balaputera Dewa, serta kampus-kampus lain dalam jaringan BEM Nusantara.
Koordinator Daerah BEM Nusantara Sumsel, Ilham, menyampaikan bahwa aksi ini membawa tujuh tuntutan utama yang merepresentasikan keresahan rakyat Sumsel terhadap kinerja pemerintah dan DPR:
1. Batalkan tunjangan DPR yang dinilai tak masuk akal di tengah keterpurukan ekonomi masyarakat.
2. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi yang merugikan negara.
3. Evaluasi kinerja DPR yang dianggap gagal mewakili kepentingan rakyat.
4. Reformasi Polri, hentikan tindakan represif yang mencederai demokrasi dan narasi Polri Presisi.
5. Prioritaskan kesejahteraan guru, buruh, dan petani, sebagai garda depan pembangunan bangsa.
6. Pulihkan kebebasan pers, sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik.
7. Bebaskan massa aksi yang ditahan, karena menyampaikan pendapat di muka umum dijamin UU No. 9 Tahun 1998.
Tujuh tuntutan ini telah diserahkan langsung kepada DPRD Provinsi Sumsel, dan mahasiswa meminta agar disampaikan secara utuh dan tanpa distorsi kepada DPR RI.
Lebih dari sekadar menyuarakan tuntutan, BEM Nusantara Sumsel juga mengambil langkah simbolik penting: menolak difasilitasi oleh DPRD Provinsi untuk keberangkatan ke Jakarta.
“Kami tidak ingin perjuangan ini terkesan didanai atau diarahkan oleh institusi politik. Ini adalah suara murni rakyat dan mahasiswa. Biaya negara tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang tidak urgen,” tegas Ilham.
Mahasiswa meminta agar proses penyampaian tuntutan oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel ke DPR RI dilakukan secara terbuka dan disiarkan kepada publik, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap publik.
Dalam pernyataan resminya, BEM Nusantara Sumsel menyampaikan lima sikap tegas:
*Menolak fasilitas keberangkatan ke Jakarta dari DPRD Provinsi Sumsel.
*Menyerahkan tanggung jawab penyampaian tuntutan kepada DPRD Sumsel, bukan mahasiswa.
*Menuntut keterbukaan proses penyampaian tuntutan ke pusat.
*Berkomitmen untuk terus mengawal jalannya proses advokasi hingga tuntas.
*Siap turun aksi nasional jika tuntutan diabaikan.
Aspirasi ini secara resmi telah diwakilkan kepada Koordinator Pusat BEM Nusantara dan Ketua Umum organisasi kepemudaan nasional yang melakukan penyampaian langsung di hadapan DPR RI di Jakarta.
Gerakan ini bukan sekadar unjuk rasa, tapi juga bentuk konsolidasi nasional dalam memperjuangkan hak rakyat kecil yang terus terpinggirkan. Ilham menegaskan, mahasiswa akan terus berdiri di garda terdepan perjuangan rakyat.Rabu,(03/09/2025).
“Langkah ini adalah bentuk nyata bahwa suara mahasiswa dan rakyat tak boleh diabaikan. Jika tuntutan ini tak digubris, kami siap kembali turun ke jalan,” tegasnya.
Dengan tagar #SeptemberHitam, BEM Nusantara Sumsel menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa masih hidup—dan tetap lantang bersuara melawan ketidakadilan.
Salam Pergerakan!
Salam Anti Penindasan!
Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Hidup Perempuan yang Melawan!.(H Rizal).
