=========================================
MEDIABBC.co.id, Palembang— Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai menata ulang peran masyarakat dalam dunia pendidikan. Pelantikan pengurus Forum Komite Sekolah tingkat provinsi di Auditorium Bina Praja, Sabtu (2/5), bukan sekadar seremoni, tetapi sinyal kuat bahwa pengawasan dan partisipasi publik akan diperkuat secara sistematis.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, secara tegas menempatkan forum ini sebagai “aktor kunci” dalam menjembatani kepentingan orang tua, siswa, dan pemerintah sekaligus menjadi pengontrol kebijakan pendidikan di lapangan.
“Jangan hanya jadi pelengkap. Forum ini harus berani menyuarakan persoalan nyata pendidikan,” kata Deru dalam arahannya.
Ia menargetkan pembentukan Forum Komite Sekolah rampung di seluruh 17 kabupaten/kota pada 2026. Target ini dinilai ambisius, mengingat saat ini struktur organisasi tersebut masih dalam tahap awal dan belum sepenuhnya mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi.
Namun, keterbatasan itu justru dijadikan ujian awal. Deru menekankan bahwa kredibilitas forum harus dibangun dari kinerja, bukan dari fasilitas.
“Kepercayaan publik itu bukan diberikan, tapi dibuktikan. Kalau forum ini bekerja nyata, dukungan pasti mengikuti,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengaitkan peran forum dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama pada sektor pendidikan. Menurutnya, persoalan pendidikan di daerah tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat yang terorganisir.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel diminta tidak pasif. Meski anggaran belum tersedia, dukungan teknis seperti penyediaan sekretariat hingga fasilitasi koordinasi dinilai wajib dilakukan agar forum dapat bergerak efektif sejak awal.
Ketua Umum Forum Komite Sekolah Sumsel, Suparman Romans, menyebut forum ini sebagai “pilar ketiga” dalam ekosistem pendidikan daerah, melengkapi peran pemerintah dan sekolah.
Ia menegaskan bahwa forum tidak hanya akan menjadi wadah komunikasi, tetapi juga ruang advokasi untuk berbagai persoalan krusial, mulai dari ketimpangan fasilitas pendidikan, kualitas guru, hingga kesiapan siswa menghadapi tantangan global.
“Kalau forum ini hanya formalitas, tidak ada gunanya. Kita harus hadir sebagai solusi,” ujarnya.
Menariknya, forum ini digadang-gadang menjadi model nasional karena merupakan satu dari sedikit bahkan disebut satu-satunya wadah komite sekolah tingkat provinsi yang terstruktur hingga ke bawah.
Dengan rencana ekspansi hingga tingkat kecamatan, forum ini berpotensi menjadi jaringan pengawasan pendidikan berbasis masyarakat yang paling luas di Sumatera Selatan.
Namun tantangan besar sudah menanti: membuktikan bahwa organisasi ini bukan sekadar simbol partisipasi, melainkan kekuatan nyata yang mampu mendorong perubahan kualitas pendidikan secara konkret. ( H Rizal).
