========================================= ========================================
News  

KNPI Kutuk Serangan terhadap Putri Dasco: Jangan Jadikan Anak Korban Pertarungan Politik!

MEDIABBC.co.id,. Wakil Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Raden Umar, mengecam keras dugaan aksi perundungan dan serangan terhadap putri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang disebut berkaitan dengan dinamika politik yang tengah berkembang.

Menurut Raden Umar, perbedaan pandangan, persaingan, bahkan pertarungan politik sekalipun tidak boleh menyeret anggota keluarga, terlebih anak-anak yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam urusan politik orang tuanya.

Ia menilai, apabila benar terdapat pihak yang sengaja menjadikan putri Dasco sebagai sasaran serangan, tindakan tersebut merupakan perilaku yang tidak bermoral dan mencederai nilai-nilai demokrasi serta kemanusiaan.

“Pertarungan politik jangan sampai mengorbankan keluarga. Apalagi anak-anak yang tidak tahu-menahu tentang kepentingan dan dinamika politik orang tuanya. Jangan karena tidak mampu berhadapan secara langsung dalam kontestasi politik, kemudian anak dan keluarga justru dijadikan sasaran,” tegas Raden Umar di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Raden Umar mengaku prihatin setelah membaca pemberitaan mengenai pengakuan Dasco dalam peringatan Hari Anak Sedunia di Kompleks DPR/MPR, Jumat (20/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Dasco menceritakan bahwa putrinya yang masih berusia 17 tahun mempertanyakan mengapa dirinya ikut menjadi sasaran perundungan akibat persoalan yang berkaitan dengan sang ayah.

Bagi Raden Umar, pertanyaan seorang anak tersebut menjadi pengingat bahwa konflik dan persaingan politik dapat meninggalkan luka psikologis bagi keluarga yang tidak seharusnya dilibatkan.

“Bayangkan seorang anak perempuan berusia 17 tahun harus bertanya kepada ayahnya, apa salah dirinya sampai ikut menjadi sasaran perundungan. Ini sangat menyedihkan. Anak seharusnya mendapatkan ruang aman untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan masa depannya, bukan justru dibebani konflik politik orang dewasa,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian penting dari demokrasi.

“Namun, kritik semestinya harus diarahkan pada kebijakan, keputusan, kapasitas, dan tanggung jawab politik seseorang, bukan menyerang kehidupan pribadi maupun anggota keluarganya”, jelasnya.

Menurutnya, demokrasi tidak boleh kehilangan batas moral. Kebebasan berekspresi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan intimidasi, penghinaan, perundungan, maupun tindakan yang merendahkan martabat anak.

“Silakan berbeda pilihan politik, silakan mengkritik Pak Dasco sebagai pejabat publik. Itu hak setiap warga negara. Tetapi jangan menyerang anaknya. Jangan menjadikan keluarga sebagai alat tekanan politik. Ada batas etika dan kemanusiaan yang harus kita jaga bersama,” tandasnya.

Lebih jauh, Raden Umar meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta lembaga perlindungan anak lainnya untuk memberikan perhatian terhadap dugaan perundungan tersebut.

Ia juga mendorong agar dugaan serangan di ruang digital ditelusuri secara proporsional, termasuk apabila ditemukan unsur intimidasi, ancaman, atau tindakan lain yang melanggar hukum. Perlindungan terhadap korban, menurutnya, harus menjadi prioritas tanpa memperbesar eksposur maupun tekanan psikologis terhadap anak yang bersangkutan.

“Negara tidak boleh membiarkan anak menjadi korban dari konflik politik orang dewasa. Lembaga perlindungan anak harus memastikan hak-hak anak tetap terlindungi. Jika ditemukan dugaan pelanggaran hukum, tentu harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku,” katanya.

Raden Umar menambahkan, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi Pancasila dan nilai kekeluargaan, sudah semestinya setiap pelaku politik maupun pendukungnya menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan.

Ia mengingatkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari kebebasan menyampaikan pendapat dan kerasnya persaingan politik, tetapi juga dari kemampuan seluruh elemen bangsa menjaga martabat, menghormati hak asasi manusia, serta melindungi kelompok rentan.

“Jangan sampai ambisi dan kepentingan politik membuat kita kehilangan nurani. Jabatan bisa diperebutkan, kekuasaan bisa berganti, tetapi keselamatan dan masa depan anak-anak tidak boleh menjadi taruhan. Politik harus tetap punya batas, dan batas itu adalah kemanusiaan,” pungkas Raden Umar.

(Kelana-03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *