MEDIABBC.co.id, Palembang — Tekanan terhadap Pemerintah Kota Palembang kian mengeras. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SIRA memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Kantor Wali Kota Palembang pada Kamis, 8 Januari 2026.
Aksi ini bukan sekadar demonstrasi rutin, melainkan ultimatum terbuka kepada Wali Kota Palembang untuk segera mencopot Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dinilai gagal total mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Aksi yang dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai itu diperkirakan melibatkan puluhan massa dengan membawa pengeras suara, spanduk, bendera, serta pernyataan sikap yang akan disampaikan secara terbuka di hadapan publik.
Direktur Eksekutif LSM SIRA, Rahmat Sandi, menegaskan bahwa kegagalan Bapenda dalam mengoptimalkan PAD telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan pembangunan Kota Palembang.
“Ini bukan lagi soal evaluasi biasa. Ini kegagalan struktural. Kepala Bapenda dan jajarannya tidak layak dipertahankan,” tegas Sandi, Sabtu (3/1/2026).
Menurut SIRA, lemahnya capaian PAD menunjukkan buruknya tata kelola, minimnya inovasi, serta ketidakmampuan pejabat Bapenda dalam menerjemahkan visi Wali Kota Palembang ke dalam kerja nyata.
Tak hanya mendesak pencopotan Kepala Bapenda, SIRA juga menuntut agar seluruh bentuk Upah Pungut (UP) kepada pejabat Bapenda dihentikan. Pemberian insentif dinilai tidak masuk akal di tengah kegagalan pencapaian target pendapatan daerah.
“Bagaimana mungkin pejabat yang gagal justru diberi penghargaan? Ini bentuk ketidakadilan dan pemborosan uang rakyat,” ujar Sandi.
Lebih jauh, SIRA meminta perombakan total di tubuh Bapenda Kota Palembang. Mereka mendesak agar Wali Kota segera mengganti Kepala Bapenda, Kabid PBB-BPHTB, Kabid P4D, Kabid PDL, hingga seluruh UPTD, dengan figur yang dinilai profesional, berintegritas, dan mampu bekerja secara terukur.
Aksi ini disebut sebagai bentuk dukungan kritis terhadap kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang dalam mewujudkan visi Palembang BeRDjaya dan Palembang Sejahtera. Namun SIRA menegaskan, dukungan tidak akan diberikan secara membabi buta.
“Kalau Wali Kota serius membangun Palembang, maka langkah pertama adalah membersihkan OPD yang gagal. Jangan biarkan Bapenda menjadi beban pemerintahan,” tandas Sandi.
LSM SIRA berharap aksi ini menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Kota Palembang agar tidak menormalisasi kegagalan birokrasi, serta segera melakukan pembenahan demi tata kelola pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.(H Rizal).
