=========================================
MEDIABBC.co.id,. Palembang, Sumatera Selatan – Perjalanan roda pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah di Provinsi Sumatera Selatan memasuki babak baru. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, secara resmi mengukuhkan Farid Firman, S.E., M.Si., sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan. Prosesi pengukuhan yang berlangsung di Griya Agung, Palembang, pada Senin (05/10/2026).
Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi vertikal dan daerah, unsur Forkopimda Sumatera Selatan, serta jajaran Bupati dan Walikota se-Sumatera Selatan.
Dari Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Bupati H. M. Toha Tohet, S.H., hadir langsung memimpin rombongan jajaran Pemerintah Kabupaten Muba. Turut mendampingi Bupati dalam agenda penting tersebut yakni Sekretaris Daerah Drs. Syafarudin, M.Si., Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dr. Drs. H. Iskandar Syahrianto,MH Kepala Bapperida Dr. H. Mursalin, S.E., M.M., Plt. Inspektur Dian Marvita, S.H, serta Kabag Prokopim M. Agung Perdana, S.STP., M.Si., Kehadiran jajaran Pemkab Muba ini menegaskan komitmen penuh daerah dalam mendukung penguatan sinergi pengawasan dan akuntabilitas keuangan daerah.
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, Dr. Setya Nugraha, menekankan pentingnya kolaborasi yang erat dan keterbukaan komunikasi dalam menghadapi tantangan tata kelola keuangan saat ini.
“Kami yakin tantangan di era sekarang semakin berat dengan kondisi tekanan fiskal. Sekali lagi, marilah kita terus berkolaborasi. Kepada Pak Farid Firman, kami mendorong untuk segera menyesuaikan, segera tune in, merapat, dan berkolaborasi untuk mencari solusi terbaik bagi kemajuan Sumatera Selatan,” ujar Dr. Setia Nugraha.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas peran BPKP yang selama ini konsisten menjadi pemandu (navigator) dalam mengawal akuntabilitas anggaran daerah. Gubernur berharap pejabat yang baru dilantik dapat terus mengedepankan pendekatan adaptif dan solutif di tengah dinamika fiskal daerah.
“BPKP, BPK, dan Inspektorat adalah navigator kita dalam setiap langkah kebijakan dan anggaran. Kita harus bisa menyiasati tantangan ini seperti shock breaker double action-ke atas tidak mentok, namun ke bawah tetap nyaman. Mari kita satukan visi bagaimana menjadi penanggung jawab keuangan yang selalu akuntabel dan berujung pada produk pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat,” tegas Gubernur Herman Deru.
Menanggapi pengukuhan tersebut, Bupati Musi Banyuasin H. M. Toha Tohet, S.H., menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Muba untuk terus memperkuat koordinasi dan pendampingan bersama BPKP Sumatera Selatan. Menurutnya, peran pengawasan BPKP sangat krusial dalam menjaga keterbukaan dan efektivitas penggunaan anggaran pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.
“Kami mengucapkan selamat atas pengukuhan Farid Firman sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sumsel yang baru. Pemerintah Kabupaten Muba siap memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan BPKP dalam mengawal seluruh program pembangunan serta memastikan tata kelola keuangan di Muba tetap akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Bupati Muba H. M. Toha Tohet, S.H.
Bupati H. M. Toha Tohet juga menyampaikan harapannya agar dengan kepemimpinan baru di BPKP Sumsel, pengawasan dan asistensi yang diberikan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Muba.
“Kami berharap melalui pengawasan dan bimbingan dari BPKP Sumsel, pengelolaan APBD Muba dapat semakin efektif dan adaptif menghadapi berbagai tantangan fiskal. Semoga kemitraan ini terus memacu akselerasi pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta percepatan penurunan angka kemiskinan di Musi Banyuasin menuju Muba yang lebih maju, aman, dan sejahtera,” harapnya.
Rangkaian acara resmi tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara pengukuhan serta penyerahan memori jabatan. Pengukuhan ini diharapkan semakin memperkokoh fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kemajuan bersama.
