MEDIABBC.co.id, PALEMBANG – Gerbang Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) diguncang aksi demonstrasi massa dari Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) dan Pemerhati Situasi Terkini (PST), Selasa (10/3/2026).
Mereka datang bukan sekadar bertamu, melainkan membawa “bom waktu” berupa tuntutan penuntasan skandal gratifikasi yang menyeret oknum DPRD Muara Enim, Rasyidin (RA).
Meski mengapresiasi penangkapan RA pada 18 Februari lalu, massa menilai Kejati Sumsel masih “bermain aman” dan belum menyentuh aktor intelektual serta pemberi suap yang masih bebas berkeliaran menghirup udara segar.
Dalam orasi yang memekakkan telinga, Rahmat Sandi Iqbal, SH, Direktur Eksekutif SIRA, menuding adanya upaya memutus rantai perkara agar tidak menyentuh “ikan besar” lainnya. Ia menuntut kejelasan status hukum Direktur Utama PT Dana Dipa yang diduga kuat sebagai penyetor uang haram tersebut.
”Uang gratifikasi Rp 1,6 miliar itu tidak jatuh dari langit! Ada pemberinya, ada yang mengaturnya! Kami mendesak Kejati Sumsel segera seret Direktur Utama PT Dana Dipa ke sel tahanan. Jangan biarkan pemberi suap asyik ngopi di luar sementara hukum hanya tajam ke oknum dewan. Kami tidak butuh drama, kami butuh keadilan yang tuntas!” teriak Sandi dari atas mobil komando.
Sandi juga menegaskan bahwa proyek irigasi Ataran Air Lemutu senilai Rp 7 miliar tersebut hanyalah satu dari sekian banyak bancakan proyek di Muara Enim yang diduga dikondisikan oleh mafia anggaran.
Tak kalah beringas, Ketua Umum PST, Dian HS, dalam statement resminya kepada media, membongkar dugaan keterlibatan oknum berinisial IS yang disebut-sebut sebagai “arsitek” pengondisian proyek di bawah kendali aktor politik berinisial HM.
“Publik sudah muak! Sejak OTT Bupati tahun 2019, Muara Enim seolah menjadi ladang rampokan yang tidak pernah kering. Kami punya data, ada aliran dana Rp 400 juta yang mengalir ke HM.
Siapa HM? Kejati pasti tahu! Jangan pura-pura buta. Kami minta periksa IS, dia adalah ‘otak’ di balik pengondisian proyek ini atas arahan oknum anggota DPRD dari Fraksi Golkar,” tegas Dian HS dengan nada lugas.
Dian juga memberikan peringatan keras kepada aparat penegak hukum agar tidak melakukan praktik tebang pilih dalam mengungkap kasus ini.
”Kami ingatkan kepada Kejati Sumsel, jangan sampai ‘masuk angin’! Periksa juga Bupati Muara Enim. Mustahil proyek strategis di Dinas PUPR dan pembangunan gapura 16 titik di Perkimtan berjalan tanpa sepengetahuan pimpinan tertinggi. Jika Kejati lembek, kami yang akan bergerak lebih liar lagi!” tambahnya.
PST dan SIRA secara resmi menyerahkan pernyataan sikap yang berisi tuntutan radikal untuk membersihkan Muara Enim dari praktik korupsi:
-
Segera Tersangkakan Penyuap: Tangkap Direktur Utama PT Dana Dipa sebagai pemberi gratifikasi.
-
Lacak Aliran Dana Rp 400 Juta: Kejar keterlibatan oknum HM yang diduga menerima upeti.
-
Bongkar Peran IS: Seret ‘sang pengatur’ proyek yang berlindung di balik ketiak oknum Fraksi Golkar.
-
Audit Total Proyek Muara Enim: Periksa keterlibatan Bupati dalam proyek irigasi dan proyek gapura 16 titik yang mencurigakan.
Aksi yang berlangsung selama beberapa jam ini diakhiri dengan penyerahan berkas tuntutan kepada perwakilan Kejati Sumsel. Massa mengancam akan membawa gelombang demonstrasi yang lebih besar ke tingkat Kejaksaan Agung (Kejagung) jika dalam waktu dekat tidak ada penetapan tersangka baru.(H Rizal,)
