=========================================
MEDIABBC.co.id – Jakarta – Di tengah konflik Papua yang masih menyisakan persoalan keamanan, sosial, dan kepercayaan, pelibatan masyarakat adat dinilai menjadi bagian penting dalam membangun jalan menuju perdamaian. Masyarakat adat tidak hanya membutuhkan perlindungan dan perhatian, tetapi juga ruang untuk terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung di wilayah mereka.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Adat Kalai Woyu Maklew Wanam, Merauke, Yohanis Agabi Mahuze, dalam Diskusi Publik bertajuk “Mengapa Eskalasi Konflik Papua Selalu?” yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) secara hibrid di Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Menurut Yohanis, masyarakat adat di Papua pada dasarnya tidak berada pada posisi yang menolak pembangunan. Masyarakat justru berharap pembangunan terus berjalan dengan memperhatikan keberadaan, kebutuhan, serta aspirasi masyarakat adat sebagai bagian dari masyarakat yang hidup di wilayah tersebut.
“Kami masyarakat adat di Papua tidak anti terhadap pembangunan. Kami berharap ada kepedulian dan pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan,” ujar Yohanis.
Ia menilai, pelibatan masyarakat adat penting terutama ketika pembangunan berlangsung di wilayah yang memiliki keterikatan sosial, budaya, dan adat dengan masyarakat setempat.
“Komunikasi sejak awal dinilai dapat membuka ruang dialog sekaligus mencegah kesalahpahaman antara masyarakat, pemerintah, dan pelaksana pembangunan”, jelasnya.
Menurut Yohanis, pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat merasa dihargai, dilibatkan, dan memperoleh manfaat dari pembangunan di wilayahnya.
“Masyarakat adat tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan. Mereka perlu diberi ruang untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan aspirasi, terutama dalam kebijakan yang berkaitan langsung dengan kehidupan serta wilayah mereka”, tegasnya.
Selain itu, Yohanis berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat adat di kampung, termasuk keberadaan, kebutuhan, serta berbagai persoalan yang dihadapi.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat adat dan budaya sebagai bagian dari kekayaan masyarakat kampung. Menurutnya, adat bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga memiliki peran dalam menjaga identitas, hubungan sosial, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.
“Adat dan budaya adalah kekayaan masyarakat kampung. Karena itu, harus dijaga dan diperkuat agar tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat,” katanya.
Menurut Yohanis, pembangunan dan penguatan masyarakat adat seharusnya tidak ditempatkan sebagai dua kepentingan yang berlawanan.
“Keduanya dapat berjalan bersama melalui komunikasi, pelibatan, dan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat adat”, tuturnya.
Dalam konteks konflik Papua, pendekatan pembangunan yang lebih inklusif diharapkan dapat ikut membangun kepercayaan masyarakat sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi dialog dan penyelesaian persoalan secara damai.
“Jangan sampai pembangunan berjalan, tetapi masyarakat adat justru merasa ditinggalkan. Kami ingin pembangunan berjalan bersama masyarakat,” ujar Yohanis.
Ia berharap pemerintah, masyarakat adat, dan berbagai pihak terkait dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka.
“Sehingga pembangunan di Papua tidak hanya menghadirkan perubahan fisik, tetapi juga memperkuat kesejahteraan, keberdayaan, dan perdamaian di tengah masyarakat”, pungkasnya.
(Kelana-03)
