MEDIABBC.co.id, PALEMBANG – Gelombang protes terhadap bobroknya integritas oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali memuncak.
Aktivis Sumatera Selatan turun Aksi dalam gabungan “Aksi Solidaritas Aktivis Sumsel Menggugat” merangsek melakukan aksi kembali di halaman Kantor Gubernur Sumsel pada Jumat (13/03/2026), menuntut sanksi berat bagi oknum berinisial LF.
Karenah LF diduga memprovokasi massa sehingga membuat kericuan pada saat aksi sebelumnya membuat geram para aktivis di Sumsel turun gunung melakukan Aksi Solidaritas,padahal aksi tersebut bukan bukan menggugat atau melapor dirinya tetapi lF seperti pasang badan ,sampai membuat keributan,kini berbuntut panjang.
Dari aksi tersebut dalam orasi massa aksi menyatakan : Diduga LF, yang menjabat sebagai Plh Kasi Fasilitas Sarana dan Prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sumsel, dituding tidak hanya melanggar etika moral, tetapi juga melakukan manipulasi data negara demi keuntungan pribadi.
Dugaan Poligami Siri dan Manipulasi Data KP4
Koordinator aksi membeberkan fakta mengejutkan. LF diduga kuat telah melakukan pernikahan siri tanpa izin sejak Januari 2024. Ironisnya, sebagai pejabat di instansi yang mengurusi data kependudukan, LF dituduh memanipulasi data tunjangan keluarga (KP4).
“Ini bukan sekadar urusan ranjang atau rumah tangga. Ini adalah pelanggaran disiplin berat sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021.
Diduga ada manipulasi NIK istri sah untuk memasukkan nama istri siri demi meraup tunjangan negara. Ini murni tindak pidana dan pelanggaran etik berat!” tegas salah satu orator di atas mobil komando.
Intimidasi Preman: Upaya Bungkam Suara Rakyat?
Tensi aksi meningkat saat massa mengungkit insiden pada 6 Maret lalu. Alih-alih memberikan klarifikasi sebagai abdi negara yang profesional, LF diduga justru menghadirkan sosok berinisial “B” yang ditengarai sebagai preman untuk mengintimidasi para aktivis.
“Sangat memalukan. Seorang ASN bukannya menjaga martabat institusi, malah tampil provokatif dan mencoba membenturkan aktivis dengan preman. Ini adalah bentuk pembungkaman terhadap UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat,” ujar Martin Chaniago.
5 Tuntutan Harga Mati aksi solidaritas Aktivis Sumsel :
Gubernur Sumsel wajib segera memerintahkan pemeriksaan transparan terhadap LF.
BKD dan Inspektorat Sumsel harus melakukan investigasi menyeluruh tanpa ada yang ditutup-tupi.
Dinas Dukcapil Sumsel dilarang “pasang badan” atau melindungi oknum yang merusak citra instansi.
Sanksi Pemecatan atau disiplin berat jika seluruh dugaan pelanggaran terbukti sah.
Evaluasi Tindakan Provokasi LF yang dinilai mencederai hak konstitusional warga negara.
Massa menegaskan selain beberapa tuntutan massa juga mempertanyakan ” sebagai kapasitas apa ada kepentingan apa LF Hadir dan membuat keributan di aksi pada tanggal Jumat (06-03-2026) yang lalu” ujar Pasaribu.
Respon Pemerintah
Massa aksi akhirnya diterima oleh pihak Inspektorat Provinsi Sumsel melalui bagian Irban. Dalam pertemuan tersebut, Inspektorat berjanji akan menindaklanjuti laporan sesuai regulasi yang berlaku.
Meski aksi berakhir tertib di bawah pengawalan ketat kepolisian,Massa aksi menegaskan akan kembali dengan massa yang lebih besar jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata dari Pemprov Sumsel.( H Redaksi).
