MEDIABBC.co.id, PALEMBANG – Sistem penerimaan murid baru (PMB) di Sumatera Selatan (Sumsel) mendapat pujian tinggi dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Dalam kunjungan kerjanya ke SMKN 8 Palembang, Senin (15/9), Wakil Ketua I DPD RI Evi Aliya Maya menyebut Sumsel sebagai daerah zero masalah dalam implementasi sistem zonasi dan pelaksanaan PMB tahun 2025.
“Zonasi di Sumsel berjalan tertib, sesuai regulasi Kementerian dan keputusan gubernur. Bahkan laporan dari Ombudsman RI nihil, tidak ada aduan berarti. Ini capaian yang sangat baik,” tegas Evi dalam rapat kerja Komite III DPD RI yang turut dihadiri Pj Kadisdik Sumsel Hj Mondyaboni SE SKom MSi MPd, Kepala SMKN 8 Rafli SPd MPd, dan anggota Komite III DPD RI Ratu Tenny Leriva.
DPD RI menilai Sumsel layak dijadikan role model nasional dalam pelaksanaan penerimaan murid baru yang adil dan inklusif. Salah satu indikator keberhasilan, menurut Evi, adalah tidak adanya siswa dari keluarga tidak mampu yang tertolak dari sistem pendidikan formal.
“Yang terpenting, tidak ada anak dari keluarga tidak mampu yang terabaikan hak pendidikannya. Itu keberhasilan besar. Kendala teknis mungkin ada, tapi secara substansi, sistem di Sumsel terbukti efektif dan adil,” ujarnya.
Kepala SMKN 8 Palembang, Rafli, menyampaikan bahwa pelaksanaan PMB di sekolahnya berjalan sesuai kuota dan regulasi. Minat pendaftar terus meningkat setiap tahun, termasuk dari wilayah seberang Ulu yang kini bisa lebih mudah mengakses sekolah favorit.
“Kami berkomitmen melayani semua wilayah. SPMB kami jalankan dengan transparan, tidak ada hambatan berarti, dan kuota terpenuhi sesuai aturan,” jelas Rafli.
Dengan jumlah siswa mencapai 1.624 orang dari berbagai jurusan, SMKN 8 Palembang kini fokus memperkuat kemitraan industri lewat program magang dan kolaborasi guru dengan dunia usaha.
“Jurusan favorit masih di Teknik Komputer Jaringan dan Teknik Kendaraan Ringan. Tapi tantangan ke depan adalah memperluas akses kerja bagi lulusan. Kami ingin link and match benar-benar terjadi,” ungkap Rafli.
Kunjungan kerja DPD RI ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 20/2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam aspek penerimaan siswa baru.
DPD menilai, keberhasilan Sumsel bukan hanya soal regulasi yang ditegakkan, tetapi juga kepedulian terhadap kelompok rentan yang diberikan akses pendidikan secara adil.
“Sumsel bisa menjadi inspirasi nasional. Sistem zonasi-nya tertib, akses pendidikan untuk siswa tidak mampu terjamin, dan kesiapan sekolah vokasi seperti SMKN 8 sangat menjanjikan. Ini semua indikator kemajuan yang patut ditiru,” tegas Evi.
Keberhasilan Sumsel menjadi daerah zero masalah dalam PMB 2025 membuka harapan baru bagi wajah pendidikan nasional. Dengan komitmen pemerintah daerah, dukungan stakeholder, dan kesiapan satuan pendidikan vokasi, Sumsel memberi bukti bahwa penerimaan siswa baru bisa berjalan adil, efektif, dan berpihak pada masa depan generasi muda.
“Kami berharap capaian ini jadi standar baru nasional. Sumsel sudah membuktikannya.” pungkas Evi Aliya Maya, Wakil Ketua I DPD RI.(H Rizal).
