MEDIABBC.co.id – BEKASI – Persoalan dugaan ketidakjelasan aset Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, menuai sorotan tajam. Tokoh masyarakat setempat, Endang Saputra, mendesak Polres Metro Bekasi turun tangan mengusut menyusutnya luas TKD sebesar 8,63 hektare yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga puluhan miliar rupiah.
Desakan ini muncul setelah ditemukan selisih mencolok antara dokumen historis tahun 1998 dan data terkini. Berdasarkan dokumen Data Tanah Kas Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tahun 1998, luas TKD Sukajadi tercatat mencapai 13,13 hektare.
“Namun, berdasarkan data yang menjadi perhatian masyarakat saat ini, luas yang tercatat hanya sekitar 4,5 hektare. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 8,63 hektare yang harus ditelusuri keberadaan, status hukum, serta riwayat pengelolaannya,” ujar Endang dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026). (Catatan: sesuaikan tanggal rilis jika berbeda)
Buku Letter C Tidak Ditemukan
Kejanggalan ini kian menguat pasca-agenda serah terima jabatan dari Penjabat (Pj.) Kepala Desa Sukajadi, Iyus Rusmana, S.E., kepada Kepala Desa definitif, Acep Sunasep. Dalam proses tersebut, muncul catatan bahwa buku Letter C desa dinyatakan tidak tersedia.
“Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelengkapan arsip administrasi pertanahan desa dan bagaimana pemerintah dapat memastikan riwayat aset apabila dokumen penting tersebut belum diketahui keberadaannya,” jelasnya.
Endang menegaskan, persoalan ini tidak boleh dianggap sekadar maladministrasi biasa. Menurutnya, penelusuran sejarah aset sangat memungkinkan dilakukan secara sistematis karena sejak Desa Sukajadi berdiri, tercatat baru ada empat mantan kepala desa, yakni H. M. Muhtar (alm.), Nada Suherli, Eman Supriatna (alm.), dan Amir Hamzah.
“Seharusnya penelusuran riwayat aset bisa dilakukan dengan memeriksa administrasi setiap periode kepemimpinan. Siapa yang mengelola, siapa yang menerima penyerahan dokumen, kapan terjadi perubahan data, dan bagaimana keberadaan tanah tersebut sekarang. Jangan sampai aset desa hilang tanpa ada yang bisa menjelaskan,” tegasnya.
Taksiran Potensi Kerugian Ekonomi
Endang memaparkan simulasi kerugian ekonomi apabila lahan seluas 8,63 hektare tersebut dimanfaatkan sebagai lahan pertanian produktif. Dengan asumsi produktivitas 5 ton gabah per hektare dan harga gabah Rp7 juta per ton, lahan tersebut mampu menghasilkan nilai produksi bruto sekitar Rp302,05 juta dalam sekali panen.
Jika dalam setahun berlangsung dua kali panen (sekitar Rp604,1 juta per tahun), maka selama rentang waktu 28 tahun sejak 1998 hingga 2026, potensi nilai produksi bruto yang hilang diperkirakan mencapai sekitar Rp16,91 miliar.
Angka tersebut belum termasuk nilai fisik tanahnya. Dengan estimasi harga tanah Rp1,5 miliar per hektare, nilai aset lahan seluas 8,63 hektare itu ditaksir mencapai Rp12,945 miliar.
“Jika nilai aset tanah ditambah estimasi potensi hasil pertanian selama 28 tahun, gambaran total nilai ekonominya mencapai sekitar Rp29,86 miliar. Bahkan, jika persoalan ini sudah berlangsung sejak awal 1990-an atau sekitar 36 tahun, potensi nilai ekonominya bisa menembus Rp34,69 miliar,” papar Endang.
Ia menekankan bahwa angka tersebut merupakan kalkulasi potensi ekonomi untuk menggambarkan besarnya hak masyarakat yang dipertaruhkan, bukan kesimpulan kerugian negara secara hukum.
Desak Penyelidikan Polisi dan Audit Menyeluruh
Atas dasar itu, Endang meminta penyidik Polres Metro Bekasi menelusuri keberadaan buku Letter C, peta bidang, hingga kemungkinan adanya pengalihan aset secara melawan hukum dengan memanggil pihak-pihak terkait dari periode pemerintahan terdahulu.
“Polres Metro Bekasi jangan hanya melihat persoalan ini sebagai selisih data. Jika ditemukan bukti tindak pidana, penghilangan dokumen secara sengaja, atau penyalahgunaan kewenangan, proses siapa pun yang bertanggung jawab tanpa pandang bulu,” katanya.
Selain jalur hukum, Endang juga mendorong Kepala Desa definitif Acep Sunasep segera melakukan audit dan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh aset desa dengan menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pihak Kecamatan Sukakarya, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta inspektorat.
“Momentum pergantian kepemimpinan harus menjadi titik balik menyelamatkan aset warga. Jangan sampai 8,63 hektare tanah desa ini menjadi misteri yang terus diwariskan dari satu generasi pemerintahan ke generasi berikutnya,” pungkas Endang.
(Kelana Peterson)

=========================================
========================================












