MEDIABBC.co.id, PALEMBANG– Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Masyarakat Peduli Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bulog Sub Divre Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Selasa (12/8). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap masih beredarnya beras bermasalah di wilayah Sumatera Selatan dan desakan agar Bulog menghentikan kerja sama dengan tiga perusahaan penyedia beras yang diduga terlibat dalam skandal beras oplosan.
Tiga perusahaan yang dimaksud adalah PT Wilmar, PT Belitang Panen Raya (BPR), dan PT Buyung Putra Pangan (BPP). Ketiganya disebut dalam temuan Bareskrim Polri sebagai pihak yang diduga terlibat dalam peredaran beras oplosan yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
Koordinator aksi, Arki, dalam orasinya menyampaikan bahwa pangan adalah hak dasar rakyat yang wajib dijamin oleh negara. Ia menilai bahwa peredaran beras oplosan merupakan kejahatan terhadap konsumen dan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial.
“Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, terutama di tengah krisis pangan yang sedang melanda. Masyarakat saat ini tidak hanya dibebani oleh harga beras yang tinggi, tetapi juga harus menghadapi persoalan kualitas beras yang buruk,” ujar Arki.
Ia juga menyebut bahwa keberadaan vendor-vendor yang terlibat dalam skandal tersebut masih sebagai rekanan resmi Bulog Sumsel Babel merupakan ironi, karena Bulog seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas dan stabilitas pangan nasional.
Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
Mendesak Bulog Sumsel Babel menghentikan seluruh bentuk kerja sama dengan PT Wilmar, PT BPR Belitang Panen Raya, dan PT BPP Buyung Putra Pangan.
Meminta Bulog untuk segera melakukan operasi pasar di seluruh wilayah Kota Palembang guna menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga beras.
Meminta Satgas Pangan Sumsel untuk menarik semua merek beras yang tercantum dalam temuan Bareskrim Polri.
Mendesak Polda Sumsel untuk menindak tegas pelaku distribusi beras bermasalah.
Meminta penyegelan dan penutupan terhadap seluruh produk beras milik ketiga perusahaan tersebut yang terlibat dalam skandal beras oplosan.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Pimpinan Bulog Sumbagsel, Rasiwan, mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi kerja sama dengan tiga perusahaan yang dimaksud, namun keputusan final berada di tangan kantor pusat.
“Bulog daerah hanya menjalankan operasional. Terkait status kerja sama dengan tiga mitra tersebut, kami akan konsultasikan dengan kantor pusat dan mengikuti regulasi yang berlaku,” jelas Rasiwan.
Ia juga memastikan bahwa operasi pasar telah berjalan di pasar tradisional dan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart, bekerja sama dengan TNI-Polri untuk menjamin ketersediaan stok dan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Terkait sampel beras yang dibawa massa saat aksi, Rasiwan menegaskan bahwa sebagian besar merupakan beras premium milik swasta dan tidak berada di bawah kewenangan Bulog.
“Beras bermerek seperti Topi Koki Raja itu bukan bagian dari tanggung jawab Bulog. Kami hanya mengelola beras cadangan pangan pemerintah
jenis medium,” tambahnya.
Aksi ini mencerminkan keresahan masyarakat Sumsel atas ketidakjelasan distribusi pangan yang layak dan aman. Mereka berharap pemerintah pusat segera mengambil tindakan tegas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga distribusi pangan negara.(H Rizal).
