MEDIABBC.co.id, PALEMBANG – Integritas proses hukum di Sumatera Selatan kini makin diperkuat melalui strategi pengelolaan tahanan yang lebih modern, ketat, dan berorientasi pada hak asasi manusia. Mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, aparat penegak hukum di Sumsel menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa para tahanan berada dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari intervensi ilegal.
Sinergi antara Polda Sumsel, Kejaksaan Tinggi, dan Kanwil Kemenkumham menjadi kunci dalam membangun sistem pengawasan tahanan yang terpadu. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada keamanan fisik, tetapi juga penerapan SOP ketat yang mencakup pemisahan tahanan berdasarkan tingkat risiko, standar kesehatan, dan kepastian akses bantuan hukum.
Salah satu inovasi utama adalah digitalisasi data tahanan, yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap status hukum, riwayat kesehatan, dan perpindahan tahanan dari satu tempat ke tempat lain. Sistem ini menutup celah human error sekaligus mempercepat koordinasi antarinstansi ketika tahanan harus dipindahkan dari Polres ke Rutan.
Tak hanya aspek keamanan, pendekatan humanis juga diperkuat melalui program pembinaan mental dan rohani untuk menekan tingkat stres dan depresi yang umum dialami tahanan. Stabilitas kondisi psikologis diyakini dapat membuat proses hukum berjalan lebih lancar dan berintegritas.
Dalam wawancara di ruang kerjanya, Jumat (21/11/25), AKBP Fijar Muslim SIK menegaskan pentingnya profesionalisme petugas dalam mengelola tahanan.
“Integritas sebuah kasus hukum akan runtuh jika pengelolaan tahanannya cacat. Kami memastikan seluruh petugas mematuhi SOP ketat—dari jam besuk, pemberian makanan, hingga proses interogasi, semua harus on the track,” ujarnya.
Perwira Alumni Akpol 1997 itu menegaskan bahwa perlindungan hak tahanan merupakan perintah undang-undang yang wajib dikedepankan.
“Kami serius memastikan hak-hak dasar setiap tahanan dipenuhi, termasuk kesehatan dan akses bantuan hukum. Ini bagian dari menjaga martabat kemanusiaan sekaligus menjamin agar tidak ada informasi yang tercemar masuk ke berkas perkara,” tambahnya.
Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru memberi apresiasi atas kolaborasi antarlembaga yang dinilai berhasil meningkatkan standar pengelolaan tahanan di daerah.
“Saya mengapresiasi upaya luar biasa aparat penegak hukum di Sumsel. Selain fokus pada penindakan, mereka juga menjaga aspek kemanusiaan dan integritas proses hukum,” ujarnya.
Menurutnya, kualitas pengelolaan tahanan menjadi cerminan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdampak langsung pada keadilan di meja hijau.
“Ketika tahanan diperlakukan secara manusiawi dan haknya terlindungi, maka putusan pengadilan akan lebih objektif dan adil,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sumsel, tambahnya, akan terus mendukung seluruh inisiatif yang menguatkan supremasi hukum dan HAM di wilayah tersebut.(H Rizal).
