MEDIABBC.co.id – PALEMBANG – Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Media Peduli Sumatera Selatan menggelar aksi damai di depan Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII (BBWSS VIII), Jalan Soekarno Hatta, Palembang, Rabu (14/1/2026). Massa menuntut transparansi dan pertanggung jawaban terkait pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Lematang di Kota Pagar Alam yang dinilai bermasalah.
Proyek yang menjadi sorotan utama adalah Pembangunan Irigasi D.I. Lematang Fase II Paket 1 dengan nilai kontrak fantastis mencapai lebih dari Rp306 miliar dari APBN 2024, serta total anggaran fase 2022–2024 yang diperkirakan melebihi Rp500 miliar.
Temuan Investigasi: Diduga “Asal-Asalan”
Dalam orasinya, perwakilan aliansi mengungkapkan hasil investigasi lapangan yang menunjukkan kualitas pekerjaan jauh dari standar teknis. Hal ini dikhawatirkan membuat target cetak sawah baru seluas 300 hektare tidak akan tercapai.
12 poin indikasi penyimpangan yang dilaporkan, di antaranya:
Kualitas Beton: Ketebalan beton cor insitu (K-175) hanya terealisasi 1–7 cm dari spesifikasi yang seharusnya. Beton precast (K-225) juga diduga dibuat manual dengan material lokal tanpa uji laboratorium.
Masalah Teknis: Tata letak bendung dinilai tidak tepat sehingga terjadi sedimentasi yang menutup muka bendung dan saluran primer.
Material Ilegal: Penggunaan tanah timbunan yang diduga tidak berizin (bukan dari quarry resmi) dan pemadatan jalan yang tidak maksimal.
Sub-Kontrak: Banyak item pekerjaan yang diduga di-subkontrakkan kepada perusahaan yang kurang berpengalaman.
Tuntutan Massa: Audit Investigatif dan Peran KPK
Koordinator Aksi, Saryono Anwar, S.H., CPM, CLA, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera melakukan audit investigatif sebelum melanjutkan proyek ke tahap ketiga.
“Kami meminta BBWSS VIII turun langsung ke lapangan. Kami juga mendesak KPK RI untuk memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proyek ini karena ada indikasi kuat kerugian negara,” tegas Saryono saat diwawancarai oleh media.
Ia menambahkan, kedatangan aliansi ini bertujuan untuk mencari solusi agar anggaran negara yang besar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi petani di Kecamatan Dempo Tengah, Pagar Alam.
Respon BBWSS VIII: Siap Cek Lapangan
Menanggapi aspirasi tersebut, pihak BBWSS VIII melalui Bidang PJPA (Penyusunan Program dan Pengelolaan Air), Suryanto, menyambut baik masukan dari massa aksi. Ia menyatakan bahwa proyek tersebut saat ini masih dalam masa pemeliharaan.
“Kami sudah bersepakat dengan rekan-rekan aliansi untuk melakukan pengecekan lapangan secara bersama-sama dalam waktu dekat. Jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, tentu akan ditindaklanjuti karena ini masih masa pemeliharaan,” ujar Suryanto.
Terkait aliran air yang belum maksimal, Suryanto menjelaskan bahwa sistem irigasi teknis membutuhkan kelengkapan jaringan dari primer hingga tersier. Di beberapa titik, jaringan tersier memang belum tersedia sepenuhnya, sehingga air belum sampai ke sawah warga.
Aksi berakhir dengan tertib setelah tercapai kesepakatan jadwal peninjauan lapangan bersama antara pihak balai dan perwakilan aliansi.
(Jack)
