MEDIABBC.co.id, PALEMBANG – Alih-alih turun setelah Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, harga ayam potong di Palembang justru masih bertahan tinggi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: siapa yang sebenarnya “menguasai” pasokan ayam di pasaran saat ini?
Pantauan di Pasar Palimo, Kamis (26/3/2026), harga ayam potong masih berada di kisaran Rp41.000 per kilogram. Angka ini terbilang tidak wajar untuk periode pascalebaran, di mana biasanya harga mulai melandai seiring turunnya permintaan masyarakat.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Stok ayam di lapak pedagang terlihat minim rata-rata tidak lebih dari 10 kilogram. Ironisnya, di saat pasokan seret, pembeli pun tampak enggan bertransaksi karena harga yang dianggap memberatkan.
Seorang pedagang, Amir, secara blak-blakan mengungkap penyebab utama kelangkaan ini: lonjakan permintaan dari program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Barang sedikit, harga pasti tinggi. Sekarang ayam banyak diborong catering MBG, jadi yang ke pasar tinggal sisa,” ujarnya.
Pernyataan ini membuka sisi lain dari program yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan gizi masyarakat. Di lapangan, MBG justru dituding menciptakan distorsi pasar, di mana pelaku usaha besar seperti katering memiliki daya beli jauh lebih kuat dibanding masyarakat umum.
Akibatnya, terjadi semacam “perebutan pasokan” yang tidak seimbang. Pedagang kecil dan konsumen rumah tangga berada di posisi paling lemah.
Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran baru: apakah program pemerintah justru tanpa disadari menekan akses pangan masyarakat luas?
Pengamat ekonomi lokal menilai, pemerintah seharusnya mengantisipasi dampak lanjutan dari kebijakan tersebut, terutama pada rantai distribusi dan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional.
Jika tidak segera diintervensi, kondisi ini berpotensi berlarut dan memicu kenaikan harga bahan pangan lainnya.
Di sisi lain, masyarakat kini dihadapkan pada pilihan sulit: membeli dengan harga tinggi atau mengurangi konsumsi protein hewani.
Pascalebaran yang biasanya identik dengan harga stabil kini berubah menjadi tekanan baru bagi daya beli rakyat. Pemerintah pun didesak untuk tidak hanya fokus pada program populis, tetapi juga memastikan keseimbangan pasokan dan harga di tingkat akar rumput.(H Rizal).
