=========================================
MEDIABBC.co.id, PALEMBANG – Pelaksanaan Kejuaraan Pencak Silat Bina Darma yang digelar di Palembang pada 14–17 Mei 2026 menuai sorotan dari sejumlah kontingen peserta. Kejuaraan tersebut diduga belum mengantongi rekomendasi resmi dari Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI).
Salah satu perwakilan kontingen mempertanyakan legalitas penyelenggaraan kejuaraan yang sejak awal menggunakan nama “Kejuaraan Nasional Pencak Silat Bina Darma”.
Namun, dalam dua hari terakhir, penyebutan kegiatan disebut berubah menjadi “Kejuaraan Pencak Silat Bina Darma Tingkat Nasional”.
Menurut pihak kontingen, perubahan nomenklatur tersebut menimbulkan tanda tanya, terutama berkaitan dengan biaya pendaftaran serta legalitas piagam penghargaan yang diterbitkan kepada para pemenang.
“Ini menjadi pertanyaan bagi kami sebagai kontingen peserta, karena berkaitan dengan biaya pendaftaran dan pihak yang menandatangani piagam juara. Jika ternyata kejuaraan ini tidak memiliki rekomendasi dari PB IPSI, maka kami merasa dibohongi oleh penyelenggara,” ujar salah satu perwakilan kontingen.
Hingga saat ini, para peserta mengaku belum melihat adanya surat rekomendasi resmi dari PB IPSI yang menjadi dasar pelaksanaan kejuaraan tingkat nasional tersebut.
Pihak media juga telah berupaya melakukan konfirmasi kepada panitia pelaksana dari Universitas Bina Darma, namun belum berhasil menemui pihak yang berwenang untuk memberikan keterangan.
Sementara itu, Ketua Umum IPSI Provinsi Sumatera Selatan, Ir. H. Eddy Santna Putra, belum memberikan tanggapan saat dihubungi untuk dimintai klarifikasi terkait persoalan tersebut.
Di sisi lain, Sekretaris IPSI Kota Palembang, Sehat Saputra, menyatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi untuk pelaksanaan kejuaraan tersebut. Bahkan, IPSI Kota Palembang mengaku tidak menerima undangan dalam acara pembukaan kegiatan.
Menurut Sehat Saputra, penyelenggaraan kejuaraan pencak silat tingkat nasional wajib memenuhi sejumlah persyaratan administratif, di antaranya memperoleh rekomendasi dari IPSI kabupaten/kota tempat kegiatan berlangsung, serta dukungan dari minimal 5 hingga 10 IPSI provinsi di Indonesia.
“Jika syarat administrasi tersebut tidak terpenuhi, maka status kejuaraan nasional atau kejuaraan pencak silat tingkat nasional dianggap tidak sah. Setahu kami, Kejuaraan Nasional hanya dapat dilaksanakan oleh PB IPSI,” ujar Sehat Saputra.(H Rizal).
