=========================================
MEDIABBC.co.id | Jakarta |Peneliti Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Annas Fitrah Akbar, menilai keberhasilan pembangunan di Papua tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, pembangunan infrastruktur, maupun pertumbuhan ekonomi.
Faktor yang paling menentukan justru terletak pada kemampuan menjadikan budaya sebagai modal sosial dalam setiap proses pembangunan.
“Papua memiliki kekuatan yang tidak dimiliki banyak daerah lain di Indonesia, yakni kelembagaan adat yang masih hidup, solidaritas komunal yang kuat, serta hubungan masyarakat dengan tanah dan alam yang menjadi bagian dari identitas kolektif”, kata Annas dalam keterangannya, Jumat (3/6/2026).
Potensi tersebut, kata dia, harus diposisikan sebagai aset pembangunan, bukan sekadar warisan budaya.
“Selama ini keberhasilan pembangunan sering diukur dari indikator fisik dan ekonomi. Padahal, pembangunan hanya akan berkelanjutan apabila memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat. Di Papua, legitimasi itu lahir ketika budaya ditempatkan sebagai bagian dari fondasi pembangunan,” kata Annas.
Ia menjelaskan, pendekatan pembangunan yang terlalu teknokratis berpotensi mengabaikan modal sosial yang selama ini menjadi perekat kehidupan masyarakat Papua.
“Akibatnya, pembangunan memang dapat berjalan secara administratif, tetapi belum tentu diterima secara sosial oleh masyarakat”, ungkapnya.
Karena itu, Annas menilai pemerintah perlu memperkuat pendekatan pembangunan yang berbasis pengetahuan sosial dan budaya. Setiap kebijakan strategis, menurutnya, perlu didukung kajian sosial yang komprehensif agar mampu membaca karakter masyarakat, dinamika lokal, serta potensi yang dimiliki masing-masing wilayah adat.
“Riset sosial harus menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan. Papua memiliki keragaman budaya yang sangat tinggi sehingga pendekatan pembangunan tidak bisa disamaratakan. Setiap daerah memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperluas kolaborasi antara pemerintah dengan perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, perempuan, dan generasi muda.
“Kolaborasi tersebut dinilai akan menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif sekaligus memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap agenda pembangunan”, jelasnya.
Menurut Annas, partisipasi masyarakat bukan hanya menjadi instrumen demokrasi, tetapi juga investasi sosial yang akan menentukan keberhasilan pembangunan dalam jangka panjang.
“Ketika masyarakat merasa didengar dan dihargai, mereka akan menjadi mitra pembangunan. Sebaliknya, apabila pembangunan hanya dipersepsikan sebagai program yang datang dari luar tanpa ruang dialog, maka potensi resistensi akan selalu ada,” katanya.
Lebih lanjut, Annas mengatakan budaya tidak boleh dipandang sebagai hambatan modernisasi.
“Sebaliknya, budaya merupakan sumber nilai yang dapat memperkuat kualitas pembangunan karena melahirkan kepercayaan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga hasil-hasil pembangunan”, tandasnya.
Ia menilai paradigma tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pembangunan manusia yang berkelanjutan.
“Papua membutuhkan pembangunan yang mampu memadukan kemajuan ekonomi dengan kekuatan budaya. Infrastruktur dapat dibangun lebih cepat, investasi dapat terus tumbuh, tetapi semua itu akan memiliki daya tahan apabila berdiri di atas modal sosial yang kuat. Budaya adalah modal terbesar Papua untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tutup Annas.
(Kelana0-3)
