=========================================
MEDIABBC.Co.id, PALEMBANG– Lembaga Transparansi Kebijakan Publik (LTKP Sumsel) mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mengusut dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan Karya Pasifik Shipping (KPS).
Sekretaris LTKP Sumsel, Sarwan mengatakan pihaknya berencana menyuarakan persoalan tersebut melalui aksi demonstrasi di Kejati Sumsel sebagai bentuk kontrol sosial dan dorongan terhadap penegakan hukum.
Dalam tuntutannya, LTKP mendesak evaluasi dan penghentian sementara operasional seluruh kapal KPS apabila ditemukan pelanggaran keselamatan pelayaran. Desakan ini berkaitan dengan dugaan insiden kecelakaan kapal yang dinilai perlu diusut secara menyeluruh.
“Kami meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pelanggaran keselamatan pelayaran, pembelian BBM ilegal, praktik underinvoice, serta dugaan permainan invoice yang berpotensi merugikan keuangan negara. Semua harus diperiksa secara transparan” ujar Wan.
LTKP Sumsel juga meminta penyelidikan terhadap dugaan praktik underinvoice untuk menghindari kewajiban pajak serta dugaan permainan invoice di lingkungan Karya Pasifik Investama dan Karya Teknik Utama. Massa mengklaim dugaan tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp1 triliun per tahun.
LTKP Sumsel mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait melakukan pemeriksaan serta audit untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut dan menghitung potensi kerugian negara.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari pihak KPS. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi KPS serta perusahaan terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(H Rizal).
