MEDIA BBC.CO.ID, TANJUNG ENIM – Lahan yang dulu ditanami kelapa sawit kini berubah menjadi lubang tambang, sementara hak pemiliknya diduga raib entah ke mana. Kuasa hukum pelapor, Ahmad Basuki, S.H., mendesak PT Bukit Asam Tbk (PTBA) segera melunasi ganti rugi lahan milik kliennya sekaligus meminta aparat mengusut aktor intelektual di balik dugaan pembayaran kepada pihak yang tidak berhak.
Desakan ini mencuat setelah tim gabungan bersama penyidik Polda Sumatera Selatan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta perwakilan PTBA dan PT Bumi Sawindo Permai (BSP) turun langsung ke lokasi sengketa untuk mengambil titik koordinat sampel tanah, Kamis (19/11/2026).
Menurut Basuki, lahan sengketa tersebut berada di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PTBA dan di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT BSP. Meski begitu, ia menekankan kepastian posisi dan batas bidang tanah tetap harus diuji melalui pencocokan koordinat serta dokumen resmi instansi berwenang.
Basuki menilai klaim PTBA yang menyebut ganti rugi sudah dibayarkan tidak bisa diterima begitu saja tanpa bukti sah. Ia menuding perusahaan pelat merah itu harus membuktikan bahwa pembayaran benar-benar menyasar bidang tanah yang ditambang dan diberikan kepada pemilik yang sah secara hukum.
“Kalau PTBA menyatakan sudah membayar, perlu diperjelas membayar kepada siapa, yang berhak atau yang tidak berhak menerima pembayaran, apa dasar haknya, dan di mana letak tanah yang dibayarkan,” tegas Basuki.
Secara hukum, Basuki mengingatkan bahwa izin tambang tidak menghapus hak atas tanah permukaan bumi. Ia merujuk pada Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 138 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang telah diubah hingga UU Nomor 2 Tahun 2025, yang menegaskan bahwa wilayah pertambangan maupun IUP/IUPK bukan bukti kepemilikan atas tanah warga.
Lebih jauh, Pasal 136 ayat (1) mewajibkan pemegang IUP atau IUPK menuntaskan hak atas tanah terlebih dahulu sebelum menjalankan operasi produksi. Aturan pada ayat (2) pun hanya memberi ruang penyelesaian bertahap sesuai kebutuhan lahan, sehingga bidang yang sudah digarap wajib tuntas haknya.
“Perusahaan wajib terlebih dahulu menyelesaikan hak atas tanah dengan pemilik yang sah, termasuk pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebelum melakukan kegiatan operasi produksi pada lahan tersebut. IUP tidak dapat dijadikan alasan untuk menguasai atau menambang tanah dengan mengabaikan hak pemiliknya,” kata Basuki.
Basuki mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan mencolok yang muncul dalam pemeriksaan terkait proses pembayaran ganti rugi tersebut. Ia menyebut terdapat penerima dana yang mengaku hanya menyetorkan KTP, sementara berkas kepemilikan tanah diduga disiapkan oleh pihak tertentu dan tinggal ditandatangani.
Bahkan, menurut keterangan yang ia soroti, uang ganti rugi yang cair justru diserahkan kembali kepada pihak yang mengarahkan proses tersebut, sementara pemilik KTP hanya kebagian Rp1 juta hingga Rp5 juta.
Tak berhenti di situ, Basuki juga menyoroti adanya penerima pembayaran yang mengaku memiliki lahan, padahal lokasi tanah yang dimaksud berjarak sekitar delapan kilometer dari objek yang dipersengketakan kliennya. Pengecekan lapangan, kata dia, menunjukkan bidang tanah tersebut berada di luar area yang diklaim pelapor.
Untuk membongkar dugaan salah bayar ini secara utuh, Basuki mendesak penyidik tidak berhenti pada orang-orang yang tercatat menerima uang. Seluruh mata rantai pembebasan lahan, mulai dari pendataan, pengukuran, penyusunan dan pemeriksaan dokumen, penetapan penerima, hingga persetujuan dan pencairan dana—harus diurai.
“Yang perlu diungkap bukan hanya siapa yang menerima uang, tetapi juga siapa yang mengurus, memverifikasi, dan menyetujui pembayarannya. Jika ada pihak yang mengendalikan proses tersebut, siapa pun ‘Mr. X’-nya harus diungkap berdasarkan alat bukti,” ujar dia.
Selain menelusuri aliran dana, dokumen, saksi, dan kesesuaian lokasi, Basuki meminta instansi berwenang memeriksa kepatuhan operasi produksi PTBA di lahan sengketa terhadap kewajiban penyelesaian hak atas tanah. Ia mengingatkan agar dugaan belum tuntasnya hak atas tanah ini diperiksa secara proporsional tanpa langsung dicampuradukkan dengan isu penambangan tanpa izin.
“Kami meminta proses hukum berjalan terbuka, akuntabel, independen dan profesional. Hak klien kami harus segera diselesaikan, dan apabila telah ditemukan perbuatan pidana, pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya,” tutup Basuki.(H FERIZAL).

=========================================
========================================












