========================================= ========================================
News  

Cakupan 98,5 Persen Penduduk, BPJS Kesehatan dan Lintas Sektor Perkuat Ekosistem Anti-Kecurangan JKN di INAHAFF 2026

MEDIABBC.ci.id,. JAKARTA – Memasuki tahun ke-12 penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus memperkuat benteng pertahanan anti-kecurangan (anti-fraud). Langkah ini dinilai krusial seiring meluasnya cakupan kepesertaan JKN yang per 1 November 2026 telah menjangkau sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia.

Besarnya skala layanan tersebut membawa konsekuensi pada meningkatnya kompleksitas pengelolaan data, pembiayaan, hingga dinamika risiko di lapangan. Hal ini mengemuka dalam ajang 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (18/11).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa kecurangan dalam layanan kesehatan tidak boleh dipandang sekadar kerugian finansial. Praktik curang berpotensi mengancam keselamatan pasien, menurunkan mutu layanan, dan menggerus kepercayaan publik.

“Pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo.

Transformasi Sistem dan Dorongan Pembentukan INHAFA

Untuk merespons tantangan yang terus berkembang, BPJS Kesehatan telah menyusun sejumlah langkah struktural. Di antaranya membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang, menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperketat pelaporan, serta mengembangkan modul anti-fraud bersertifikasi BNSP bagi verifikator.

Selain penguatan teknologi dan regulasi untuk memperjelas sanksi, BPJS Kesehatan juga mendorong pergeseran paradigma layanan.

“BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien,” kata Pujo.

Di saat yang sama, BPJS Kesehatan mendorong lahirnya Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA) sebagai wadah kolaborasi lintas sektor. INHAFA dirancang menjalankan tiga peran utama: menjadi forum kolaborasi lintas sektor, pusat pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Penguatan Regulasi

Senada dengan hal tersebut, Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, menekankan bahwa pencegahan kecurangan tidak bisa ditopang satu institusi saja. Diperlukan keterlibatan regulator, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil.

“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Vetty.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar, mengingatkan pentingnya menjaga ketahanan JKN agar tetap tangguh dan bebas dari intervensi pihak-pihak yang mencari keuntungan secara tidak sah. Ia juga menyoroti perlunya peningkatan level regulasi anti-kecurangan yang saat ini masih berada di tingkat peraturan menteri.

“Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN,” ujar Cak Imin.

Apresiasi bagi Penggerak Budaya Anti-Kecurangan 2026

Pada gelaran INAHAFF 2026, BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan kepada para tokoh, tim, dan pemerintah daerah yang dinilai konsisten memperkuat budaya anti-kecurangan JKN sepanjang tahun 2026:

Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan Terbaik:

Dr. dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC (Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur)

Drs. Dewa Made Indra, M.Si (Sekretaris Daerah Provinsi Bali)

Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D (Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan)

Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik: Terbaik 1 Kabupaten Purbalingga, Terbaik 2 Kota Medan, Terbaik 3 Kabupaten Banyumas.

Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik: Terbaik 1 Provinsi Bali, Terbaik 2 Provinsi Riau, Terbaik 3 Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik: Terbaik 1 Kabupaten Kotawaringin Barat, Terbaik 2 Kabupaten Karawang, Terbaik 3 Kabupaten Sukabumi.

Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik: Terbaik 1 Provinsi Bali, Terbaik 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terbaik 3 Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Melalui penguatan ekosistem kolaboratif dan tata kelola yang adaptif, BPJS Kesehatan optimistis keberlanjutan Program JKN dapat terus terjaga demi menghadirkan perlindungan kesehatan yang aman, adil, dan bermutu bagi seluruh masyarakat Indonesia.

(Jack)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *