========================================= ========================================
News  

AMPHIBI GERUDUK KANTOR WALIKOTA PALEMBANG, DESAK USUT TUNTAS DUGAAN KORUPSI 5 PROYEK DINAS PERKIMTAN TA 2026 DAN MINTA KEPALA DINAS DICOPOT

MEDIABBC.co.id,. PALEMBANG – Aliansi Mahasiswa Pemuda Bersatu Indonesia (AMPHIBI) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Walikota Palembang sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pengelolaan anggaran pemerintah daerah, khususnya pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Tanah Kota Palembang Tahun Anggaran 2026.

Dalam aksi tersebut, AMPHIBI menyoroti lima paket pekerjaan dengan total nilai anggaran mencapai Rp28.035.110.000 (Rp28,03 miliar) yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dan pemeriksaan menyeluruh dari Pemerintah Kota Palembang serta aparat penegak hukum.

Adapun lima paket pekerjaan yang menjadi sorotan AMPHIBI meliputi:

1. Penataan Median Taman Simpang Polda – Simpang Bandara Mas sebesar Rp4.900.000.000.

2. Penataan Median Taman dari Persimpangan Polda hingga Bundaran Air Mancur Masjid Agung sebesar Rp7.900.000.000.

3. Penataan Median Taman Jalan Jenderal A. Yani dan Jalan DI Panjaitan sebesar Rp7.400.000.000.

4. Penataan Median Taman Jalan Rasyid Sidiq dan Jalan Wahid Hasyim sebesar Rp4.900.000.000.

5. Belanja pembelian bahan tanaman/benih sebesar Rp2.935.110.000.

AMPHIBI menilai besarnya anggaran yang dialokasikan untuk kelima paket pekerjaan tersebut harus diikuti dengan keterbukaan informasi publik, kejelasan perencanaan, spesifikasi pekerjaan, proses pengadaan, realisasi anggaran, serta hasil pekerjaan di lapangan.

AMPHIBI mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan lima paket kegiatan tersebut. Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan apakah seluruh pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

DESAK WALIKOTA PANGGIL DAN PERIKSA KEPALA DINAS HINGGA SELURUH PIHAK TERKAIT

Dalam tuntutan aksinya, AMPHIBI meminta Walikota Palembang segera mengambil langkah konkret dengan memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Tanah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pencairan anggaran lima paket pekerjaan tersebut.

AMPHIBI juga mendesak agar dilakukan audit secara menyeluruh terhadap dokumen perencanaan, dokumen pengadaan, kontrak pekerjaan, laporan progres fisik, bukti pembayaran, hingga pemeriksaan langsung terhadap kondisi pekerjaan di lapangan.

Menurut AMPHIBI, apabila ditemukan adanya penyimpangan, kerugian keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, ataupun indikasi tindak pidana korupsi, maka harus ditindaklanjuti melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

MINTA SANKSI TEGAS DAN EVALUASI JABATAN KEPALA DINAS

Tidak hanya meminta pengusutan terhadap dugaan penyimpangan anggaran, AMPHIBI juga mendesak Walikota Palembang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Tanah, PPK, PPTK, serta pihak-pihak terkait.

AMPHIBI meminta pemberian sanksi tegas hingga pemberhentian dari jabatan terhadap pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan mekanisme hukum serta ketentuan kepegawaian yang berlaku.

AMPHIBI turut menyoroti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Menurut AMPHIBI, semangat efisiensi anggaran harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan belanja pemerintah, termasuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

JANGAN BIARKAN UANG RAKYAT KEHILANGAN ARAH

Wahyu Koordinator Aksi AMPHIBI menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dan pemuda dalam mengawal transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kota Palembang diminta tidak menganggap persoalan ini sebagai kritik biasa, melainkan sebagai desakan publik agar setiap rupiah anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Wahyu Koordinator Aksi AMPHIBI juga menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan mempertimbangkan langkah pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti awal yang cukup terkait dugaan penyimpangan dalam lima paket pekerjaan tersebut.

“Kami tidak ingin anggaran puluhan miliar rupiah hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan. Kami meminta transparansi, pemeriksaan menyeluruh, dan pertanggungjawaban dari seluruh pihak yang terlibat. Jika ditemukan pelanggaran, jangan ada yang dilindungi dan proses hukum harus berjalan tanpa tebang pilih.” Tutupnya.

(MUKHLIS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *