=========================================
MEDIABBC.co.id, Palembang – Gelombang desakan publik terhadap penuntasan dugaan korupsi proyek pengadaan lampu jalan tenaga surya (solar panel) di Kota Palembang kembali menguat. Aliansi Mahasiswa Pemuda Palembang (AMPP) menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, Jumat (24/7/2026), menuntut aparat penegak hukum segera mengusut perkara tersebut hingga tuntas tanpa pandang bulu.
Dalam aksi itu, massa menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi tidak boleh berhenti pada tahapan penyelidikan ataupun hanya menyasar pelaksana teknis.
Mereka mendesak Kejari Palembang mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk pihak yang diduga menikmati aliran dana proyek, sepanjang didukung alat bukti yang sah.
Koordinator aksi AMPP, Samuel, mengatakan proyek yang menggunakan uang negara harus dipertanggungjawabkan secara hukum apabila ditemukan penyimpangan.
“Kami mendesak Kejaksaan Negeri Palembang mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana proyek, sepanjang didukung alat bukti yang sah.
Jangan sampai penegakan hukum hanya menyentuh pelaksana di lapangan, sementara aktor-aktor lain yang diduga menikmati keuntungan justru luput dari proses hukum,” tegas Samuel dalam orasinya.
Menurut AMPP, keberanian aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut akan menjadi ukuran nyata komitmen pemberantasan korupsi di daerah. Mereka mengingatkan agar proses hukum tidak berjalan lamban, tidak tebang pilih, dan tidak berhenti di tengah jalan.
Selain mendesak Kejari Palembang, massa juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap proyek lampu jalan tenaga surya. Audit tersebut dinilai penting untuk mengungkap dugaan kerugian keuangan negara sekaligus menelusuri mekanisme penggunaan anggaran secara utuh.
Dalam orasi lainnya, Wahidin meminta penyidik memeriksa seluruh pihak yang diduga menerima fee proyek apabila terdapat dasar hukum dan alat bukti yang memadai.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh. Siapa pun yang diduga terlibat harus diperiksa sesuai mekanisme hukum tanpa melihat jabatan ataupun kedudukannya,” katanya.
AMPP menilai masyarakat berhak memperoleh kepastian hukum atas dugaan penyimpangan proyek yang menggunakan anggaran negara. Karena itu, mereka meminta Kejari Palembang menunjukkan keberanian dan profesionalisme dalam membongkar perkara tersebut hingga terang benderang.
Menanggapi tuntutan massa, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Palembang, Palaki, memastikan setiap tahapan penyelidikan maupun penyidikan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum.
“Dalam pelaksanaan pemeriksaan yang kami lakukan, kami harus berhati-hati karena seluruh proses tersebut nantinya akan dipertanggungjawabkan di pengadilan. Oleh sebab itu, setiap alat bukti maupun keterangan saksi harus benar-benar dimaksimalkan dan dipastikan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebelum diambil langkah hukum lebih lanjut,” ujarnya.
Ia menegaskan Kejari Palembang berkomitmen menangani setiap perkara secara objektif berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sah, tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak mana pun.
Meski demikian, AMPP memastikan tidak akan menghentikan pengawalan terhadap perkara tersebut. Mereka menegaskan aksi serupa akan terus dilakukan hingga proses hukum menunjukkan perkembangan yang jelas.
“Kami akan terus mengawal perkara ini sampai benar-benar terang. Publik ingin melihat penegakan hukum yang konsisten, profesional, dan tidak berhenti pada satu atau dua pihak saja. Siapa pun yang nantinya terbukti bersalah berdasarkan proses hukum harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegas massa saat menutup aksi.
Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan aparat kepolisian. Bagi AMPP, penuntasan dugaan korupsi proyek lampu jalan tenaga surya bukan hanya menyangkut penegakan hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap komitmen negara dalam memberantas korupsi serta memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara akuntabel.
