========================================= ========================================

Jurus Baru PLN dan DPR Terangi Pelosok Sumsel: PLTS Komunal Jadi Opsi Wilayah Terpencil (Menonjolkan solusi energi terbarukan di OKI)

MEDIABBC.CO.ID, PALEMBANG– Masih adanya 21 desa di Sumatera Selatan yang belum teraliri listrik menjadi sorotan serius dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI di Palembang, Jumat (20/11/2026). Bersama PT PLN (Persero) dan Kementerian ESDM, parlemen mendesak akselerasi penuh program Listrik Desa (Lisdes) agar tidak ada lagi warga pelosok yang tertinggal akses energi.

Pertemuan strategis yang digelar di Auditorium Iconplus Regional SBS ini menghasilkan sejumlah langkah taktis, mulai dari percepatan pemasangan sambungan baru hingga opsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal untuk wilayah ekstrem. Langkah ini sekaligus menjadi eksekusi nyata mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi dari tingkat desa.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa usulan listrik desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Sumatera Selatan serta Jambi tidak boleh berlarut-larut.

“Kami mendorong agar usulan listrik desa dan bantuan pemasangan sambungan listrik segera ditindaklanjuti. Untuk desa yang sulit dijangkau jaringan konvensional, PLTS komunal layak dikaji. Semakin cepat warga mendapat akses listrik yang andal, semakin besar peluang mereka memutar roda usaha dan meningkatkan kesejahteraan,” tegas Sugeng.

Sinkronisasi Pusat-Daerah & Solusi Wilayah Terpencil

Merespons dorongan parlemen, pemerintah dan PLN langsung memetakan langkah konkret di lapangan. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumsel, Hendriansyah, yang hadir mewakili Gubernur Sumsel, membeberkan bahwa Pemprov telah menyurati seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk memvalidasi titik prioritas dari 21 desa yang masih membutuhkan jaringan listrik. Ia juga mengingatkan pentingnya standar teknis ketenagalistrikan bagi pembangunan jaringan yang didanai APBD agar keandalan pasokan tetap terjamin.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, memastikan pihaknya menggelar forum sinkronisasi Program Listrik Desa pada 1–3 Desember 2026. Forum ini bertujuan menyelaraskan usulan daerah dengan eksekusi teknis, termasuk mengawal perizinan sejak dini bagi desa yang diusulkan mendapat PLTS komunal.

PLN Langsung Eksekusi di OKU Selatan dan OKI

General Manager PLN UID Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (S2JB), Diksi Erfani Umar, menyatakan pihaknya tidak menunggu lama untuk mengeksekusi penetapan penerima BPBL yang baru terbit. Saat ini, pembangunan jaringan listrik desa di dua titik Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan tengah dikebut.

Tak hanya memperluas jaringan baru, PLN juga melakukan peremajaan infrastruktur eksisting—mulai dari inspeksi tiang listrik hingga penyiapan transformator berkapasitas memadai guna mendongkrak kualitas tegangan.

Untuk wilayah perairan dan sulit dijangkau seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), PLN menyiapkan skema percepatan pembangunan PLTS komunal dengan menjalankan studi kelayakan (FS) secara paralel bersama pengurusan sertifikat lahan.

“Pembangunan jaringan di dua lokasi OKU Selatan sedang berjalan, dan penerima BPBL baru segera kami tindak lanjuti. Listrik yang andal bukan sekadar penerangan, tapi fondasi bagi anak-anak desa untuk belajar dan warga mengembangkan UMKM,” ujar Diksi.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri jajaran anggota Komisi XII DPR RI serta Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN Indonesia Power, Daniel Eliawardhana, yang memastikan kesiapan pasokan energi tidak hanya menyasar pedesaan, tetapi juga menopang pertumbuhan sektor industri di Sumatera Bagian Selatan. (H RIZAL).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *