=========================================
MEDIABBC.co.id,. JAKARTA – Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan Seluruh Indonesia (IMAKIPSI) menggelar aksi Mimbar Bebas di depan kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jakarta. Aksi ini menjadi bentuk perlawanan terbuka mahasiswa terhadap arah kebijakan pendidikan nasional yang dinilai kian jauh dari prinsip keadilan sosial.
Sambil membentangkan spanduk besar bertuliskan “Tolak Komersialisasi Pendidikan: Wujudkan Pendidikan Gratis & Demokratis” dan “Pendidikan Bukan Ladang Bisnis”, puluhan perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menyuarakan keresahan atas komersialisasi serta ketimpangan fasilitas pendidikan yang masih masif di tanah air.
Aksi turun ke jalan ini lahir dari konsolidasi nasional yang memetakan 10 Isu Krusial Pendidikan yang dinilai mendesak untuk segera diselesaikan pemerintah.
Soroti Kesejahteraan Guru hingga Anggaran MBG
Dalam tuntutannya, IMAKIPSI mendesak pemerintah untuk mengambil langkah nyata dalam perbaikan sistem pendidikan nasional, di antaranya:
Kesejahteraan & Perlindungan Guru: Meningkatkan kesejahteraan guru honorer serta memberikan jaminan perlindungan hukum dan rasa aman bagi guru saat bertugas.
Pemerataan Akses & Daerah 3T: Menuntaskan ketimpangan fasilitas pendidikan serta memberikan intervensi khusus dan alokasi prioritas bagi wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Pemisahan Anggaran MBG: Mendesak pemisahan tegas anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari porsi anggaran pendidikan agar tidak menggerus pembiayaan operasional sekolah dan kampus.
Keringanan Biaya Kuliah: Memberikan pemotongan dan keringanan UKT yang adil bagi mahasiswa yang terdampak bencana alam.
Reformasi Kurikulum & Anggaran: Mendorong alokasi APBN pendidikan yang fleksibel sesuai kebutuhan daerah serta penerapan kurikulum berbasis kearifan lokal.
Pendidikan Inklusif Tanpa Diskriminasi: Memastikan hak seluruh peserta didik terpenuhi tanpa adanya komersialisasi dan diskriminasi finansial.
“Bangsa yang Besar Memuliakan Pendidikan, Bukan Mengorbankannya”
Kritik tajam turut dilayangkan oleh Uci Oktawati, Gubernur Mahasiswa BEM FKIP UPGRIP. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menyederhanakan persoalan pendidikan hanya sebatas program seremonial semata.
“Pendidikan bukan sekadar program pemerintah, melainkan hak dasar setiap anak bangsa yang wajib dipenuhi. Kami mendesak pemerintah untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan guru, pemerataan akses pendidikan, serta kebijakan anggaran yang berpihak pada masa depan generasi bangsa. Jangan sampai ambisi membangun Indonesia Emas justru mengabaikan fondasi utamanya, yaitu pendidikan. Sebab, bangsa yang besar tidak dibangun dengan mengorbankan pendidikan, tetapi dengan memuliakannya,” tegas Uci di tengah massa aksi.
Aksi damai yang dipandu oleh Fikri (Koordinator Aksi), Lutfi (Koordinator Lapangan), dan Grisaldi (Narator), serta didampingi Adin (Demisioner) ini ditutup dengan penegasan bahwa IMAKIPSI akan terus mengawal dan menagih realisasi dari 10 tuntutan tersebut.
(Mukhlis)
