MEDIABBC.CO.ID, PALEMBANG — Alih-alih menjadi benteng terakhir pemberantasan korupsi, institusi penegak hukum di daerah justru terseret dalam pusaran dugaan konflik kepentingan yang memantik kemarahan publik. Aliran dana hibah miliaran rupiah dari pemerintah daerah kepada Aparat Penegak Hukum (APH) kembali menjadi sorotan tajam setelah ribuan massa dari LSM Badai Anti Korupsi (BAK) Sumatera Selatan menggoyang Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Rabu (18/11/2026).
Aksi turun ke jalan ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan bentuk mosi tidak percaya terhadap integritas penegakan hukum di daerah. BAK Sumsel secara terbuka membongkar dugaan barter kebijakan dan praktik Nepotisme yang melibatkan pucuk pimpinan Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Rawas (Mura).
Ketua Umum BAK Sumsel, Moh Didink Arrahim, dengan tegas menyatakan bahwa tindakan APH menerima suntikan dana hibah dari pemerintah daerah merupakan pelanggaran etika fundamental. Langkah ini dinilai menentang mentah-mentah peringatan berulang kali yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Mengingat institusi kejaksaan telah dibiayai penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka penerimaan hibah daerah jelas merupakan bentuk barter kepentingan yang pada akhirnya akan melumpuhkan fungsi pengawasan,” tegas Didink di hadapan massa aksi.
Berdasarkan investigasi mendalam yang dilakukan BAK Sumsel, Kejari Mura tercatat menerima gelontoran proyek fisik dan hibah bernilai fantastis dari kas daerah, yang meliputi:
-
Pengadaan Mobiler: Senilai Rp1,2 miliar yang bersumber dari Dinas PU Cipta Karya.
-
Pembangunan Fisik: Mencakup renovasi pagar kantor kejaksaan, musala, taman, hingga pos keamanan (security).
-
Aset Lahan: Berupa hibah tanah untuk Taman Kanak-Kanak (TK).
Yang membuat skandal ini semakin memanas dan berbau sarat pelanggaran hukum adalah temuan fakta lapangan terkait eksekusi proyek-proyek tersebut. BAK Sumsel menemukan indikasi kuat adanya praktik nepotisme yang vulgar.
“Dalam pengerjaan proyek-proyek hibah tersebut, kami menemukan fakta mengejutkan bahwa sejumlah proyek diduga kuat dikerjakan langsung oleh suami Kepala Kejari Mura sendiri,” beber Didink dengan nada berapi-api.
Keterlibatan lingkaran terdekat pimpinan penegak hukum dalam proyek yang didanai APBD ini dinilai mencederai rasa keadilan publik dan menepis batasan etika birokrasi pemerintahan.
Dampak ikutan dari aliran dana dan proyek hibah tersebut dinilai sangat nyata terhadap tumpulnya taring penegakan hukum. BAK Sumsel menduga kuat telah terjadi transaksi tak kasat mata (quid pro quo) yang membuat penanganan kasus-kasus korupsi strategis di Musi Rawas mendadak mandek tanpa kejelasan hukum.
Sorotan utama diarahkan pada kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mura. Kasus yang menyita perhatian publik ini hingga kini dilaporkan jalan di tempat, seolah menguap ditelan angin.
“Adanya dugaan barter kepentingan akibat aliran dana hibah tersebut berdampak langsung pada mandeknya penanganan kasus korupsi strategis. Kasus seragam sekolah di Disdik Mura kini tanpa kepastian hukum,” imbuhnya.
Menyikapi karut-marut ini, massa BAK Sumsel melayangkan tuntutan harga mati kepada Kejati Sumsel:
-
Mendesak pencopotan Kepala Kejari Mura atas dugaan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Abuse of Power.
-
Meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap Kajari Mura terkait skandal tukar guling kepentingan antara proyek mangkrak dan aliran dana hibah.
Tidak berhenti di tingkat daerah, BAK Sumsel memberikan ultimatum keras. Jika Kejati Sumsel memilih untuk menutup mata dan lamban dalam merespons laporan ini, mereka siap membawa bola panas langsung ke ibu kota.
“Jika tuntutan kami tidak segera ditindaklanjuti oleh Kejati Sumsel, kami akan membawa persoalan ini ke tingkat pusat. Dalam waktu dekat, berkas laporan lengkap ini akan kami layangkan langsung ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta,” pungkas Didink.
Aksi demonstrasi tersebut akhirnya diterima oleh Pelaksana Harian (Plh) Kasi Penkum Kejati Sumsel, Imran Syarif, S.H., M.H. Menanggapi desakan publik yang begitu keras, pihak Kejati Sumsel menyatakan akan segera meneruskan laporan dan tuntutan tersebut kepada pimpinan tertinggi.
Imran meminta agar dokumen laporan aksi hari ini segera didaftarkan secara resmi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumsel agar dapat diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku, baik melalui bidang pengawasan maupun Pidana Khusus (Pidsus).
“Terima kasih kepada teman-teman dari LSM BAK Sumsel yang telah menyampaikan laporan hari ini. Semoga laporan ini segera ditindaklanjuti secara profesional,” tutup Imran singkat.(H Rizal).

=========================================
========================================












