=========================================
MEDIABBC.co.id, JAKARTA – Dugaan skandal gratifikasi yang menyeret oknum Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Fraksi Partai Golkar berinisial KT, kini memasuki babak baru di Ibu Kota.
Dua lembaga penggiat anti-korupsi, Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) dan Pemerhati Situasi Terkini (PST), resmi membawa persoalan ini ke tingkat pusat dengan menyasar DPP Partai Golkar di Jakarta.
Langkah ini diambil menyusul mampetnya penanganan kasus di tingkat daerah terkait dugaan korupsi proyek pengembangan jaringan irigasi Ataran Air Lemutu senilai Rp 7,1 Miliar.
Dalam laporannya, SIRA dan PST menegaskan bahwa keterlibatan saudara HM bukan sekadar isapan jempol. Berdasarkan fakta berita acara pemeriksaan (BAP) lanjutan penyidik Kejati Sumsel tanggal 24 Februari 2026, muncul nama HM yang diduga kuat menerima aliran dana dan berperan mengarahkan uang hasil gratifikasi.
”Kami datang ke DPP Partai Golkar untuk menagih komitmen partai terhadap pemberantasan korupsi. Jangan sampai DPP melindungi kader yang diduga kuat menjadi aktor dalam pusaran gratifikasi senilai miliaran rupiah ini,” tegas koordinator aksi dalam keterangan tertulisnya.
SIRA dan PST menyampaikan beberapa poin tuntutan yang bersifat “harga mati” bagi marwah Partai Golkar dan penegakan hukum:
• Pemecatan Kader: Mendesak DPP Partai Golkar segera mengambil tindakan tegas berupa sanksi organisasi atau pemecatan terhadap saudara KT dan HM yang diduga kuat terlibat dan terbukti mencoreng nama baik partai melalui praktik korupsi.
• Dukungan Penegakan Hukum: Meminta DPP Golkar tidak mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan tinggi sumatera selatan terkait kasus irigasi air lemutu tersebut.
• Transparansi Aliran Dana: Mengusut dugaan aliran dana sebesar Rp 1,6 Miliar dan Rp 400 Juta yang disebut-sebut mengalir ke oknum kader tersebut berdasarkan keterangan tersangka sebelumnya (RA).
Ketua SIRA dan PST menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja Kejati Sumsel yang hingga kini belum menetapkan HM sebagai tersangka, padahal perannya sudah sangat gamblang dalam dokumen hukum.
”Pihak pemberi suap, Direktur PT Danadipa Cipta Kontruksi, dan pihak penerima (HM) harusnya sudah berbaju oranye. Jika di daerah hukum terkesan ‘masuk angin’, maka kami bawa tekanan ini ke Jakarta, baik ke Kejaksaan Agung maupun ke markas besar Golkar,” ujarnya dengan nada keras.
Aksi yang dijadwalkan pada Kamis, 39 April 2026 ini merupakan aksi lanjutan kelima sebagai bentuk konsistensi rakyat Sriwijaya dalam mengawal kasus ini. Massa menuntut agar DPP Partai Golkar segera melakukan evaluasi internal terhadap kadernya di Muara Enim demi menjaga citra partai menjelang kontestasi politik mendatang.
Hingga berita ini diturunkan, publik menunggu sikap tegas dari petinggi Partai Golkar di Slipi. Apakah partai berlogo pohon beringin ini akan berdiri bersama rakyat melawan korupsi, atau justru membiarkan kadernya tersandera kasus hukum yang merugikan negara?( H Rizal).
