=========================================
MEDIABBC.co.id,PALEMBANG – Gelombang desakan terhadap penegakan hukum kembali menggema di Kota Palembang. Sedikitnya 300 mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Tuntut Keadilan (GMTK), Aliansi Mahasiswa Pemuda Palembang (AMPP), dan Aliansi Mahasiswa Penegak Hukum Sumatera Selatan (AMPH Sumsel) memadati halaman Kantor Kejaksaan Negeri Palembang, Senin (3/8/2026).
Dengan membawa spanduk, poster, dan menyuarakan orasi secara bergantian, massa menuntut Kejaksaan Negeri Palembang tidak berhenti pada slogan pemberantasan korupsi, tetapi membuktikannya melalui langkah hukum yang nyata terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian publik.
Bagi mahasiswa, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum hanya dapat dibangun melalui penanganan perkara yang profesional, transparan, dan bebas dari intervensi.
Koordinator aksi, Samuel Nainggolan, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap proses penegakan hukum yang dinilai harus berpihak pada keadilan, bukan pada kepentingan tertentu.
“Hari ini kami datang membawa suara rakyat. Kami ingin memastikan hukum tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar ditegakkan. Siapa pun yang diduga terlibat harus diproses sesuai hukum. Tidak boleh ada perlindungan terhadap pihak mana pun,” tegas Samuel dalam orasinya.
Menurutnya, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan kejahatan yang merampas hak masyarakat, menghambat pembangunan daerah, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Karena itu, massa aksi mendesak Kejaksaan Negeri Palembang segera menindaklanjuti seluruh laporan maupun dugaan perkara yang telah menjadi perhatian publik melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang terbuka serta akuntabel.
Samuel juga mengingatkan agar penegakan hukum tidak menimbulkan kesan diskriminatif.
“Masyarakat sudah terlalu sering mendengar komitmen pemberantasan korupsi. Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan nyata. Jangan sampai hukum hanya cepat kepada rakyat kecil, tetapi melambat ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh,” katanya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyerahkan dokumen berisi lima tuntutan kepada pihak Kejaksaan Negeri Palembang. Dokumen itu diterima langsung oleh perwakilan institusi sebagai bentuk penerimaan aspirasi.
Namun, bagi mahasiswa, diterimanya tuntutan bukanlah akhir dari perjuangan.
Aliansi Gabungan menegaskan akan terus memantau perkembangan penanganan setiap dugaan perkara yang mereka soroti. Mereka menyatakan siap kembali turun ke jalan apabila dalam waktu mendatang tidak terlihat perkembangan yang signifikan sesuai kewenangan aparat penegak hukum.
“Kami tidak datang untuk sekadar berfoto atau menyampaikan orasi. Kami datang untuk memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar didengar dan ditindaklanjuti. Kami akan terus mengawal proses ini sampai publik memperoleh kepastian hukum,” ujar Samuel.
Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan dan berakhir setelah perwakilan mahasiswa melakukan audiensi dengan pihak Kejaksaan Negeri Palembang.
Mahasiswa menegaskan, gerakan tersebut merupakan bagian dari komitmen mereka untuk terus mengawal pemberantasan korupsi serta memastikan supremasi hukum berjalan tanpa tebang pilih.
“Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Lawan Korupsi!” menjadi seruan penutup yang menggema sebelum massa membubarkan diri. *(H Rizal)*
