MEDIABBC.co.id, Jakarta — Rentetan bencana besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memunculkan kritik keras terhadap pemerintah pusat. Ratusan korban jiwa berjatuhan, ribuan warga mengungsi, dan wilayah terdampak porak-poranda. Namun yang paling memicu kekecewaan publik adalah fakta bahwa bantuan kemanusiaan dari Malaysia disebut tiba lebih cepat dibandingkan distribusi logistik secara menyeluruh dari pemerintah pusat.
Kritik tajam disampaikan Sekretaris Jenderal Himpunan Keluarga Tamansiswa Indonesia (HIMPKA Tamansiswa), Ki Edi Susilo, yang menilai tragedi ini sebagai “cermin telanjang kegagalan negara menjaga warganya di Sumatera”.
Data sementara menunjukkan lebih dari 300 warga meninggal dunia, sementara ratusan lainnya masih hilang di tiga provinsi terdampak. Sebagian besar korban berada di daerah permukiman rawan bencana yang selama puluhan tahun minim intervensi pembangunan mitigasi.
Menurut HIMPKA Tamansiswa, peristiwa ini memperlihatkan ketimpangan pembangunan antara Jawa dan Sumatera. Di saat Jakarta dan Jawa menikmati proyek infrastruktur besar bernilai triliunan rupiah, wilayah Sumatera, penyumbang devisa nasional melalui sawit, batu bara, hingga minyak—dinilai dibiarkan rentan.
“Ini bukan semata bencana alam. Ini bukti kelalaian sistemik. Infrastruktur mitigasi tidak memadai, EWS tidak optimal, daerah aliran sungai dibiarkan kritis. Sumatera seperti dilupakan,” tegas Ki Edi.
Respons pemerintah pusat kembali menjadi sorotan. Proses pencairan dana darurat disebut berjalan lambat, sementara distribusi logistik untuk wilayah terpencil tersendat oleh birokrasi dan koordinasi yang dinilai lemah.
Ironi semakin terasa ketika bantuan obat-obatan dan tenaga medis dari Malaysia telah mendarat di Aceh, sementara sebagian wilayah terdampak di Sumatera masih menunggu bantuan logistik skala besar dari pemerintah pusat.
“Ketika negara tetangga lebih cepat menolong rakyat kita dibanding pemerintah sendiri, itu adalah alarm keras kegagalan negara hadir bagi warganya,” ujar Ki Edi.
HIMPKA Tamansiswa juga menyoroti akar masalah: kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam. Hutan lindung berubah menjadi kebun monokultur dan tambang; tebing-tebing gundul di hulu sungai menjadi sumber banjir bandang.
“Ini bukan musibah semata. Banyak yang merupakan konsekuensi dari perizinan yang longgar dan rakus. Deforestasi adalah kejahatan ekologis yang akhirnya harus dibayar dengan nyawa rakyat,” papar Ki Edi.
Dalam pernyataannya, HIMPKA Tamansiswa mengajukan empat tuntutan mendesak:
- Revisi total prioritas APBN untuk memperkuat infrastruktur mitigasi bencana di seluruh Sumatera.
- Audit lingkungan nasional dan moratorium izin eksploitasi di kawasan hulu DAS.
- Penguatan kapasitas BPBD daerah melalui transfer anggaran dan teknologi.
- Pengakhiran sentralisasi pembangunan yang dianggap menyebabkan ketimpangan struktural antara Jawa dan luar Jawa.
Mengutip Ki Hadjar Dewantara, Ki Edi mengingatkan bahwa keadilan adalah fondasi persatuan nasional. Kegagalan negara melindungi rakyat di Sumatera, katanya, merupakan ancaman serius terhadap narasi kebangsaan yang selama ini diagungkan.
“Ketika ratusan nyawa melayang dan bantuan dari Malaysia lebih cepat tiba dibanding dari pemerintah sendiri, maka negara harus bercermin: jangan sampai Sumatera merasa menjadi anak tiri di rumahnya sendiri,” pungkasnya.(Redaksi).
