MEDIABBC.co.id, Palembang – Forum diskusi yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (DPW Pekat IB) Sumatera Selatan menjelang tutup tahun 2025 berubah menjadi ruang “peringatan dini” bagi pemerintah daerah. Berbagai persoalan krusial—mulai dari angkutan batu bara, antrean solar, hingga lemahnya fungsi pengawasan DPRD—diangkat sebagai indikator rapuhnya konsistensi kebijakan publik di Sumsel.
Diskusi bertajuk “Sumsel Kemarin, Hari Ini, dan Esok dalam Teropong Pandangan Kritis, Konstruktif, dan Solutif Tanpa Tendensi” yang berlangsung di Koat Coffee, Palembang, Rabu (31/12/2025), mempertemukan akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, hingga praktisi kebijakan publik. Forum ini dipandu Ketua Dewan Kesenian Palembang, Muhammad Nasir, dengan narasumber Ade Indra Caniago, Rektor Torik Rasit, dan Charma Afrianto.
Namun alih-alih menjadi seremoni reflektif, diskusi justru menelanjangi jurang antara kebijakan di atas kertas dan realitas di lapangan.
Ketua DPW Pekat IB Sumatera Selatan, Ir. Suparman Romans, M.Si, menegaskan bahwa persoalan utama Sumsel hari ini bukan sekadar kurangnya kebijakan, melainkan ketidakajegan dalam menegakkannya.
Ia menyoroti kebijakan larangan angkutan batu bara melintas di jalan umum yang sempat diberlakukan tegas, namun kemudian dicabut tanpa kejelasan arah.
“Ketika aturan dicabut, dampaknya langsung ke rakyat. Truk batu bara kembali melintas, kecelakaan terjadi, jalan rusak, dan masyarakat jadi korban,” ujar Suparman.
Masalah serupa, lanjutnya, terlihat pada krisis distribusi solar. Antrean panjang yang justru terjadi pada malam hingga dini hari disebut sebagai bukti bahwa persoalan energi di Sumsel belum ditangani secara sistemik.
“Ada warga antre dari sore sampai subuh hanya untuk solar. Ini bukan isu kecil, ini soal keadilan akses energi,” katanya.
Tak hanya eksekutif, forum ini juga menyoroti peran DPRD Sumatera Selatan yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi publik.
Sejumlah narasumber menilai, lemahnya kontrol legislatif membuat kebijakan strategis kerap tidak berpihak pada kepentingan publik, bahkan berpotensi menguntungkan kelompok tertentu.
“Kebijakan publik seharusnya pro-rakyat, bukan pro-oligarki,” tegas Suparman di hadapan peserta diskusi.
Meski kritis, DPW Pekat IB tidak menutup mata terhadap capaian pemerintah daerah. Peningkatan infrastruktur jalan di berbagai daerah serta pengembangan kawasan Tanjung Carat disebut memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat sekitar.
Namun, menurut Suparman, capaian tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan problem mendasar tata kelola.
“Pembangunan fisik penting, tapi tanpa konsistensi kebijakan dan keberpihakan, manfaatnya bisa timpang,” ujarnya.
Ke depan, DPW Pekat IB Sumsel berencana mendorong diskusi publik lanjutan dengan fokus pada pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan BUMN dan BUMD.
Isu ini dinilai strategis karena menyangkut hak publik atas transparansi dan akuntabilitas korporasi.
“Masyarakat berhak tahu ke mana dana CSR mengalir dan siapa yang benar-benar menikmati manfaatnya,” kata Suparman.
Forum diskusi ini ditutup dengan pesan tegas kepada pemerintah daerah agar lebih responsif, aspiratif, dan cepat bertindak terhadap persoalan rakyat.
“Pemimpin jangan hanya hadir di acara seremonial. Dengan staf ahli dan tenaga khusus yang dimiliki, seharusnya aspirasi rakyat bisa diserap dan ditindaklanjuti secara nyata,” pungkas Suparman.
Diskusi ini menegaskan satu hal: kritik publik di Sumatera Selatan tidak sedang mencari sensasi, tetapi menuntut konsistensi, keberanian, dan keberpihakan nyata dari para pengambil kebijakan.
