=========================================
MEDIABBC.co.id – PALEMBANG – Pengelolaan anggaran belanja rutin penggantian Lampu Penerangan Jalan pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang tahun anggaran 2025 kini berada di bawah radar pengawasan publik.
Proyek yang menggunakan mekanisme E-Purchasing dengan pagu fantastis sebesar Rp2.454.988.000 tersebut dinilai penuh kejanggalan dan terindikasi diduga menyimpang dari aturan.
Berdasarkan data dan pantauan di lapangan, kualitas pekerjaan proyek ini dinilai sangat buruk.
Seorang tokoh masyarakat yang identitasnya enggan dipublikasikan mengungkapkan bahwa pengerjaan di lapangan disinyalir kuat tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan.
“Kami melihat ada indikasi manipulasi laporan progres. Material yang digunakan di lapangan diduga tidak sinkron dengan jurnal laporan yang dibuat. Ini berpotensi kuat menyebabkan kerugian keuangan negara,” tegas sumber tersebut kepada redaksi, Jumat (13/03/2026).
Dugaan Rekayasa Anggaran dan Monopoli
Kecurigaan publik semakin menguat lantaran penggunaan anggaran diduga tidak sesuai dengan rekapitulasi per komponen. Bahkan, muncul dugaan bahwa pertanggungjawaban kegiatan sengaja direkayasa tanpa berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sah.
Modus yang digunakan ditengarai berupa manipulasi data pekerjaan dan pengurangan volume. Hal ini mengakibatkan hasil pekerjaan terkesan asal-asalan, sehingga visi-misi pengucuran dana untuk kepentingan masyarakat terancam tidak tercapai dan anggaran negara menjadi mubazir.
“Anggaran ini terkesan hanya menjadi ajang bagi-bagi jatah untuk kepentingan pribadi segelintir pejabat di instansi terkait. Ini bukan lagi sekadar kesalahan administrasi, tapi terindikasi sebagai praktik korupsi berjamaah,” tambahnya.
Desakan kepada Aparat Penegak Hukum (APH)
Buruknya kualitas bahan dan material yang digunakan mengonfirmasi adanya dugaan penyimpangan yang sistematis.
Publik kini mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) tidak menutup mata dan segera melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran di Dinas Perhubungan Kota Palembang.
Langkah tegas dari APH sangat diperlukan untuk memberikan efek jera serta memastikan setiap rupiah dari APBD Kota Palembang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan masuk ke kantong oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sampai berita di tayang kan redaksi berupaya dan belum dapat mengkonfirmasi ke dinas terkait
(Redaksi)
