MEDIABBC.co.id – PALEMBANG — Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Dan Ormas Peduli Pendidikan Sumatera selatan mendatangi Ruang Rapat Pemprov Sumsel, Kamis (11/6/2026). Mereka menyampaikan kritik keras dan menuntut evaluasi total terhadap kebijakan mutasi, pengangkatan, serta pemberhentian Kepala SMA/SMK Negeri yang baru saja digelar Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel.
Audiensi panas tersebut dipimpin langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sumsel, Dr. Apriyadi, M.Si, yang hadir mewakili Gubernur Sumatera Selatan.

Bawa 7 Poin Tuntutan, Soroti Dominasi Kabid PTK
Ketua Koalisi Aktivis dan Ormas Peduli Pendidikan Sumsel, Suparman Roman, menegaskan bahwa carut-marut mutasi kepala sekolah ini telah memicu keresahan luas di tengah masyarakat. Berdasarkan dokumen materi yang dibawa, pihak ormas mencium adanya dugaan conflict of interest (konflik kepentingan) dan dominasi tidak sehat oleh oknum pejabat internal Disdik.
“Kami melihat dugaan kuat bahwa kebijakan mutasi ini disetir oleh peran terlalu dominan dari Kepala Bidang (Kabid) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Disdik Sumsel, Hj. Eka Diani Hartini. Kami menduga ada kepentingan pribadi yang berlindung di balik dalih tupoksi,” ujar Suparman tegas.
5 Isu Krusial yang Disorot Ormas:
Kadisdik Diduga Jadi ‘Tameng’: Kepala Dinas Pendidikan dinilai hanya dijadikan alat legitimasi untuk memuluskan kebijakan sepihak Kabid PTK.
Pengebiran Fungsi Kabid SMA/SMK: Kabid SMA/SMK diduga kuat telah dikebiri dan diambil alih oleh Kabid PTK.
Intimidasi & Arogansi: Munculnya banyak aduan dari para kepala sekolah yang mengaku diancam akan dicopot atau dimutasi jika tidak menuruti keinginan Kabid PTK.
Motif Transaksional: Pihak ormas menduga ada praktik transaksional memanfaatkan wewenang jabatan untuk menekan kepala sekolah.
Kebal Kritik: Meski berulang kali mendapat kontrol sosial dari masyarakat, Kabid PTK dinilai seolah selalu mendapat perlindungan dari pimpinan Disdik.
Bantahan Dinas Pendidikan: “Sudah Sesuai Prosedur”
Menanggapi rentetan tudingan serius tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Hj. Mondyaboni, S.E., S.Kom., M.Si., M.Pd., langsung memberikan klarifikasi. Ia hadir didampingi Sekdin Misral, Kabid SMA Basuni, serta Kabid PTK Hj. Eka Diani Hartini.
Pihak Disdik membantah keras adanya unsur subjektivitas dan menegaskan seluruh proses mutasi sudah sesuai prosedur normatif. Menurut Mondyaboni, kebijakan ini diputuskan oleh tim badan pertimbangan lintas instansi berdasarkan Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025. Tim tersebut melibatkan Sekda (BKD), Dinas Pendidikan, dan Dewan Pendidikan melalui seleksi ketat.
Sebagai bukti objektivitas, Disdik mencontohkan pengangkatan Dra. Hj. Ria Wilastri, M.M., sebagai Kepala SMAN 5 Palembang yang baru.
“Pemilihan tersebut murni karena prestasi yang bersangkutan sebagai Guru Terbaik dan Terinovatif se-Indonesia, serta rekam jejaknya di Forum Pertukaran Pelajar Internasional. Kita harapkan ini mampu mendongkrak mutu sekolah,” kelit Mondyaboni.
Dan ibu kadis juga meminta bila ada bukti dugaan Segerah dilaporkan ke inspektorat.

Koalisi Aktivis dan Ormas Janji Kawal Sampai Bersih
Meski Disdik Sumsel telah memaparkan pembelaannya, Ormas Peduli Pendidikan Sumsel menegaskan tidak akan tinggal diam. Mereka menyatakan akan terus mengawal kasus ini agar sektor pendidikan di Bumi Sriwijaya bersih dari praktik intimidasi dan transaksional.
Sebelumnya, koalisi aktivis ini direncanakan menggelar aksi damai besar-besaran di depan Kantor Gubernur. Namun, demi kondusivitas, mereka memilih jalur diplomasi melalui audiensi langsung.
Terpantau langsung di ruang audiensi turut hadir Kabid PTK namun belum sampai selesai ibu Kabid PTK diminta untuk keluar ruangan, Karenah debat semakin panas terlihat ibu kabit PTK sibuk menerima telpon,perwakilan Koalisi meminta pak asisten agar ibu PTK keluar dari ruangan.
“Pak asisten ibu PTK kami minta keluar saja dari ruangan ini , karenah ibuk ini sibuk dengan telpon nya “tegas Diding.
Diakhir acara Pihak ormas mendesak Asisten I Setda Sumsel, Dr. Apriyadi, untuk memberikan atensi khusus dan segera mengevaluasi kinerja serta penyalahgunaan wewenang di tubuh Disdik Sumsel.
“Bila dalam waktu dekat permintaan kami tidak di lakukan kami akan turun kejalan dengan massa lebih banyak lagi” “pungkas Maulana.
(Jack)

=========================================












